Pemkab Enrekang dan KPP Parepare Perkuat Sinergi Edukasi Pajak

RAKYAT.NEWS, ENREKANG – Pemerintah Kabupaten Enrekang menyambut positif kunjungan kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Parepare bersama Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Enrekang yang berlangsung di Kantor Bupati Enrekang (Senin, 25/8).

Kunjungan ini menandai langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi lintas instansi untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pajak masyarakat Enrekang.

Bupati Enrekang, Yusuf Ritangnga, memberikan apresiasi tinggi terhadap inisiatif KPP Pratama Parepare dan KP2KP Enrekang dalam melibatkan pemerintah daerah untuk memberikan edukasi perpajakan kepada masyarakat.

Sebagai pemimpin daerah yang memiliki latar belakang dekat dengan petani, Bupati Yusuf memahami pentingnya kolaborasi ini dalam meningkatkan pemahaman kewajiban perpajakan di kalangan masyarakat.

“Kami siap membantu mengedukasi masyarakat terkait kewajiban perpajakan yang benar sesuai peraturan yang berlaku,” tegas Yusuf.

Kepala KPP Pratama Parepare, Helmy Afrul, menekankan bahwa fokus utama kerja sama ini adalah membantu masyarakat memahami kewajiban perpajakan sehingga melalui masyarakat yang tertib pajak, penerimaan negara akan tercapai dan alokasi pembangunan daerah dapat meningkat.

“Pajak yang dibayarkan masyarakat bukan hilang begitu saja. Melalui APBN, pajak akan kembali ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) yang manfaatnya bisa langsung dirasakan, seperti infrastruktur, pendidikan, hingga layanan publik,” jelas Helmy.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala KP2KP Enrekang, menambahkan bahwa edukasi perpajakan perlu dilakukan secara berkesinambungan agar masyarakat semakin paham manfaat pajak.

“Kesadaran pajak yang tumbuh di masyarakat akan menjadi modal besar bagi pembangunan daerah. Kami berkomitmen mendampingi masyarakat agar kewajiban pajaknya dapat terpenuhi dengan baik,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Sulselbartra, Sumin, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan otoritas pajak.