LOHPU Tegaskan Calon Gubernur dan Deputi BI Tak Perlu Persetujuan DPR RI

Ia menilai bahwa perlu evaluasi agar BI tidak keluar dari tugas utamanya menjaga stabilitas keuangan. Ia juga menilai peran DPR dalam uji kelayakan pimpinan BI sebaiknya dihapus, karena tidak diatur dalam Pasal 23D UUD 1945.

“LOHPU menilai hal ini perlu dievalusi secara baik, mendorong BI masuk dalam ranah lain jangan sampai melupakan tugas utama menjaga stabilitas keuangan yang semakin kompleks kasus CSR BI adalah bagian dari implementasi UU P2SK dimana peran BI seperti perusahaan membagikan CSR kepublik, justru pemerintah dan DPR RI dalam revisi UU ini harus memperkuat independesi BI melepaskan pengaruh politik salah satunya adalah menghapus peran DPR RI dalam proses uji kelayakan Gubernur, Deputi Gubernur BI peran DPR RI harus dihilangkan dasarnya jelas dalam Pasal 23D UUD 1945 tidak ada bunyi pasal yamg memberikan mandat DPR menyetujui dan memilih Gubernur dan Deputi Gubernur BI,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa seharusnya pemilihan pimpinan BI menjadi kewenangan penuh presiden, agar menghindari praktik pragmatis seperti kasus cek pelawat dan CSR BI.

“Ini harusnya menjadi otoritas tunggal presiden sebagai kepala negara dalam sistem presidensial sehingga efek pemilihan DPR tidak menimbulkan Deal-deal yang sangat pragmatis ini dibuktikan dengan kasus cek pelawat ataupun kaitan dengan kasus CSR BI,” tambahnya.

LOHPU menilai tugas utama BI semakin berat di tengah perkembangan keuangan global, sehingga BI harus fokus menjaga stabilitas keuangan dan moneter, bukan masuk ke ranah lain. BI perlu menjadi perancang utama strategi keuangan nasional agar mendapat kepercayaan publik dan internasional.

“LOHPU (Lembaga Opini Hukum Publik) menilai tugas utama BI dalam perkembangan keuangan global semakin berat sehingga fokus utama adalah menjaga stabilitas keuangan dan moneter biarkan lembaga negara lain menjaga pertumbuhan, daya saing ekonomi mengairahkan pasar modal sehingga strategi global bisa dilahirkan Oleh BI bukan bermain secara spesifik, BI harus menjadi desainer keuangan Indonesia yang kuat dan maju, sehingga trust BI mendapatkan atensi yang tinggi dari publik dan keuangan internasional,” ucapnya.