Pengamat Apresiasi Asta Cita Prabowo, Sektor Kelautan Dinilai Mulai Membaik

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pengamat Kelautan, Darwis Ismail menyatakan apresiasi program Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di sektor Kelautan karena menunjukkan trend yang membaik.

Hal itu diungkapkannya saat dimintai tanggapannya terhadap perjalanan visi dan kebijakan pemerintah sejak pelantikan Presiden Oktober 2024.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia (Iskindo) ini menilai kondisi yang membaik itu dapat terlihat dari sejumlah indikator perbaikan sektor Kelautan seperti peningkatan sektor kelautan dan perikanan terhadap PDB nasional.

Selain itu, lanjutnya, nilai ekspor hasil perikanan yang meningkat dan berkelanjutan. Terjadinya penurunan aktivitas penangkapan ikan illegal, naiknya pendapatan rata-rata rumah tangga nelayan. Dan adanya peningkatan luas terumbu karang dan mangrove yang sehat.

“Meski begitu saya menggaris bawahi pernyataan bahwa sektor Kelautan semakin membaik ditangan dingin Presiden Prabowo bisa diartikan sebagai harapan dan optimisme, atau janji politik yang masih perlu dibuktikan dengan hasil nyata selama masa pemerintahannya nanti,” papar Darwis saat dihubungi Jumat (2/1/2026) di Jakarta.

Menurut dia, kebijakan dan program yang efektif, implementasi yang konsisten, serta pengawasan yang ketat akan menjadi kunci untuk benar-benar merealisasikan perbaikan sektor Kelautan Indonesia yang berkelanjutan dan inklusif.

“Masyarakat dan pengamat akan menantikan bukti dan capaian konkret dalam beberapa tahun ke depan,’ ujarnya.

Oleh karena itu, Ketua Ikatan Sarjana Kelautan (ISLA) Universitas Hasanuddin (Unhas) ini mengingatkan semua pihak agar kembali ke laut untuk menggali potensi laut kita yang masih sangat kaya sebagai sumber pangan laut dan sumber daya alam yang belum banyak kita manfaatkan untuk kemakmuran bangsa ini.

Dari laut, tambahnya, pangan protein kita akan mencerdaskan anak-anak kita dan membawa sumber daya manusia (SDM) kita jauh lebih terdepan menghadapi persaingan dengan negara negara lainnya.

“Tahun ini (2026,red) semoga menjadi awal lompatan sektor Kelautan menjadi sektor andalan dengan perhatian yang lebih besar dari pemerintah sehingga sektor Kelautan menjadi sektor andalan ke depannya,” kata Darwis.

Apresiasi yang diberikan Darwis, tak terlepas dari beberapa konteks dan fakta yang dapat membantu menganalisis pernyataan tersebut yang mengacu pada visi dan komitmen yang dicanangkan.

Pertama, poros maritim dunia. Dimana Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan dan menguatkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Ini adalah cita-cita besar yang dicanangkan sejak pemerintahan sebelumnya.

Kedua, penegakan kedaulatan. Komitmen untuk menjaga kedaulatan dan keamanan di laut, termasuk penanganan illegal, unreported, and unregulated (IUU) fishing. Ketiga, pembangunan infrastruktur yang meliputi rencana pengembangan tol laut, pelabuhan, dan industri perikanan untuk meningkatkan konektivitas dan nilai ekonomi dari sektor kelautan.

Dan keempat, kesejahteraan nelayan. Dimana janji untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan tradisional melalui berbagai program bantuan dan pemberdayaan. Banyaknya pembangunan “desa nelayan” menjadi harapan baru.

Tantangan Sektor Kelautan

Pada bagian lain, Darwis memaparkan bahwa sektor kelautan Indonesia memiliki potensi sangat besar, namun juga menghadapi tantangan kompleks, seperti penangkapan ikan illegal dimana masih maraknya pencurian ikan oleh kapal asing.

Selain itu, degradasi ekosistem berupa kerusakan terumbu karang, mangrove, dan overfishing di beberapa wilayah tanah air. Lalu soal kesejahteraan nelayan, dimana masih banyak nelayan tradisional yang hidup di bawah garis kemiskinan dengan akses terbatas pada teknologi dan pasar.

Selanjutnya, infrastruktur yang tidak merata. Hal ini nampak dari keterbatasan fasilitas cold storage, pelabuhan perikanan, dan transportasi laut yang memadai di berbagai daerah.

“Serta tata kelola dan koordinasi antar kementerian/lembaga dan penegakan hukum di lapangan yang perlu terus diperkuat,” pungkasnya. (*)