Mengenai APBN 2023, kata Tito, total alokasi negara Rp3.061,2 T dan Rp814,7 T yang di transfer ke daerah dan dana desa. Kemudian, lanjut dia, belanja kementerian dan lembaga Rp2.246,5 T. Sementara untuk potensi PAD tahun 2023 lebih kurang dari Rp870 Triliun.

“Belanja pemerintah menjadi belanja paling utama. Belanja pemerintah di tingkat pusat diupayakan maksimal, uangnya dibelanjakan supaya ada uang yang beredar di masyarakat guna memperkuat daya beli masyarakat, meningkatkan konsumsi rumah tangga, dan konsumsi rumah tangga merupakan kontributor terbesar penyumbang angka pertumbuhan nasional dan men-trigger investasi,“ jelas Tito.

Terpisah, Inspektur Kabupaten melalui Sekretaris Inspektorat, Sofyan Hamid, mengungkapkan bahwa telah dilakukan perjanjian kerja sama aduan atau pelaporan antara Kemendagri, Kapolri, dan Kejaksaan Agung. Kerjasama yang dimaksud Sofyan adalah kerjasama dalam rangka untuk penanganan aduan atau laporan, dari 2018 yang telah diperbaharui setelah 5 tahun.

“Dari 2018 sampai saat ini, setiap ada kasus selalu ada koordinasi antara inspektorat, kepolisian dan kejaksaan. Alhamdulillah, ini berdampak positif dan terlihat dari kasus-kasus korupsi yang diproses pengadilan menjadi berkurang,” terang mantan Kabag Hukum ini.