Seruduk PN Makassar, DPP Gempar NKRI Minta Hakim Tidak Gadaikan Hukum
22 Februari 2022 22:55 WIB
“Saya meminta Komisi Yudisial melakukan pemantauan dan pengawasan kepada Hakim PN Makassar, menangani kasus korupsi ADD 1,4 M serta tidak memberi ruang kepada tersangka korupsi untuk penangguhan penahanan kepada tersangka,” ujarnya.
Hakim PN Makassar, Hendra bersama Humas PN Makassar Sibali menerima para demostran terkait aksinya di depan PN Makassar.
“Masih berstatus tersangka dan kasusnya masih tahap persidangan PN Makassar,” tandasnya kepada demonstran.
Baca Juga : Gunakan Surat Palsu Gugat Hamrawati, Baso Matutu Terpidana
Pilihan Video
DAPATKAN BERITA RAKYAT.NEWS DENGAN CEPAT
Topik Terkini
“Sesuai UU Pers, itu menjadi kewenangan Dewan Pers. KPI tidak punya wewenang menyelesaikan sengketa pers,” tutur dia. Artinya, RUU ini
RAKYAT.NEWS, BEKASI – Kepala Bidang Angkutan dan Sarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bekasi, Ade Rahmat Karyadi menganggap pihak Kementrian
Baleg pun sekaligus mengusulkan perubahan pada Pasal 15 yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Dalam draf terbaru, DPR mengusulkan perubahan
RAKYAT.NEWS, SUMBAR – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK) meninjau sekaligus menyalurkan bantuan air bersih di lokasi
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mempertegas kegiatan Study Tiru pihak
RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) buka suara terkait Study Tour yang menuai
RAKYAT.NEWS, JAMBI – Sebanyak 17 box styrofoam berisikan 125.684 benih bening lobster (BBL) dilepaskan ke Perairan Pulau Alang Tiga, Kabupaten
Salah satu sekolah pramugari terbaik di Solo yang dapat direkomendasikan adalah Trans Avia. Berdiri sejak 19 Desember 2015, Trans Avia telah
