Di dalam upaya meningkatkan kinerja KPK di bidang pencegahan korupsi, setiap instansi, kementerian, dan Iembaga wajib menyelenggarakan pengelolaan laporan harta kekayaan terhadap penyelenggara negara sebelum dan setelah berakhir masa jabatan.

KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya diawasi oleh Dewan Pengawas KPK yang berjumlah lima orang. Dewan Pengawas KPK tersebut dalam menjalankan tugas dan wewenang dibantu oleh organ pelaksana pengawas.

KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. Penghentian penyidikan dan penuntutan tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Pengawas dan diumumkan kepada publik. Penghentian penyidikan dan penuntutan dimaksud dapat dicabut bila ditemukan bukti baru yang dapat membatalkan alasan penghentian penyidikan dan penuntutan atau berdasarkan putusan praperadilan.

KPK menjadi salah satu lembaga yang menentukan bagaimana masa depan Bangsa dan Negara Indonesia. Untuk itu, Revisi UU KPK yang bertujuan untuk menguatkan KPK harus didukung oleh seluruh elemen bangsa.

Baca Juga:
Potensi KPK Periksa Presiden Jokowi dalam Dugaan Gratifikasi Kaesang
KPK Tidak Mengetahui Pemilik Jet Pribadi yang Ditumpangi Kaesang
Pimpinan KPK Kesulitan Temui Presiden Jokowi, Istana Buka Suara

KPK harus bangun dari tidurnya dan sadar bahwa Revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR RI merupakan dukungan agar KPK RI semakin kuat dalam kerja-kerja pencegahan dan pemberantasan Korup di Indonesia.  (*)