“Kalau memang kasus pengalaman Sultra bisa lebih diperluas, artinya bisa secara generik dipakai pendekatannya. Kami mohon masukan apa yang bisa dikerjakan dari proses ini pada pasca GTRA Summit, khususnya untuk bereskan tumpang tindih ini lebih sistematik dan rapih,” ucap Surya Tjandra.

Baca Juga: Gubernur Ali Mazi Dorong Prinsip Localizing SDG’s di Tingkat Daerah

Sebagai upaya dalam mencari solusi yang konkret pada permasalahan tersebut, dan juga pematangan materi yang mencakup isu Sinkronisasi Tata Ruang, Izin, Kawasan Hutan, dan Hak Atas Tanah, Surya Tjandra mengusulkan pembentukan forum diskusi yang sifatnya terbuka untuk umum.

Jika memungkinkan dari Kemenko sendiri ingin bikin serial diskusi pendahuluan yang lebih publik, seperti webinar RoadtoWakatobi, sifatnya sosialisasi dan dihadiri seluruh unsur, termasuk jajaran Kementerian ATR/BPN di seluruh Indonesia, Civil Society Organization (CSO), dan semua kementerian/lembaga terkait, kalau mungkin memang dirasakan bermanfaat itu akan sangat bagus.

Terungkap bahwa fokus dalam GTRA Summit 2022 juga memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 yang tengah berlangsung mulai 1 Desember 2021 hingga KTT G20 di Bali pada November 2022 mendatang.

Baca Juga: Bersama Investor, Gubernur Ali Mazi Kunjungi Pengolahan Aspal di Buton

Presidensi Indonesia G20 membahas berbagai isu vital, salah satunya adalah isu pemulihan ekonomi pasca dampak dari pandemi Covid-19. Keterkaitan antara GTRA Summit 2022 dengan Presidensi Indonesia G20 adalah secara khusus menaruh fokus pada sustainability dan inclusivity dalam rangka pemulihan ekonomi.

“Ada baiknya pada pelaksanaan GTRA Summit, kami bisa memberikan tindak lanjut untuk penyelesaian terkait dengan ketidaksesuaian ataupun PITTI yang sudah kita keluarkan. Untuk itu, kami merencanakan ke Kendari untuk mulai menyusun rencana aksi dalam penyusunan PITTI tersebut,” kata Gubernur Ali Mazi.