Memang perlu membuat rencana aksi dari PITTI tersebut, kemudian sesudah GTRA Summit 2022, supaya Sultra ini menjadi contoh gerak awal untuk menyelesaikan permasalahan yang lain, dan ini menjadi momen yang tepat sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000.

Baca Juga: Gubernur Ali Mazi Lantik Pejabat Fungsional Widyaiswara Ahli Utama

GTRA Summit 2022 sangat memiliki keterkaitan dengan Presidensi Indonesia G20 karena Presiden Joko Widodo dalam arahannya menginginkan sesuatu yang berbentuk realistis, bukan hanya yang bersifat rancangan. Kita ingin memberi contoh dalam rangka  sustainability dan inclusivity. Seperti pemberian sertipikat tanah, penyelesaian ketidaksesuaian perizinan ini salah satu bentuk nyata dalam rangka meningkatkan investasi dan tidak merugikan masyarakat.

Beberapa keputusan rapat tersebut antara lain; Perlu follow up berikut komunikasi yang intens untuk mengingatkan presiden pada rangkaian GTRA Summit 2022 berikut kegiatan Pemerintah Daerah di Wakatobi, dan juga dalam waktu dekat akan dilakukan pertemuan antara Wamen ATR/Waka BPN, Gubernur Sulawesi Tenggara bersama Menteri Sekretariat Negara dan Kasetpres.