MAKASSAR – Larangan Ekspor CPO belum dicabut hingga harga sawit semakin anjlok, petani sawit minta pada pemerintah agar segera menkaji ulang dan mencabut larangan Crude Palm Oil  (CPO), Rabu (18/5/2022).

Menurut para petani dampak dari peraturan pemerintah tentang larangan Ekspor CPO justru membuat harga kelapa sawit semakin anjlok, membuat ekonomi para petani sawit semakin merosot.

“Besar sekali dampaknya dek, anjlok sekali harga sawit, Ada malah sebagian besar pabrik tidak mau lagi beli buah petani. Ekonomi disini makin menurun, berniat ini cari-cari usaha lain untuk tutupi kebutuhan,” kata Muh Syarqi Ghazali, salah seorang petani sawit, ketika dihubungi oleh wartawan Rakyatdotnews.

Baca Juga: Wali Kota Makassar Turut Belasungkawa atas Kepergian Muhammad Said Saggaf

Dampak dari anjloknya harga kelapa sawit, membuat para petani sawit berada pada ambang kebangkrutan yang sangat besar, karena sebagian PKS (Pabrik kelapa Sawit) tidak lagi menerima kelapa sawit dari petani sawit.

“Kondisi petani sawit saat ini, sejujurnya sudah diambang kebangrutan karena sebagian pabrik kelapa sawit tidak menerima TPS dari petani, PKS yang menerima harganya pun dibawa harga biaya pokok produksi”. Ungkap Wayan Supadno salah seorang petani dilansir dari siaran langsung Metro TV (17/5).

Kerugian petani sawit saat ini dalam dua minggu terakhir berdasarkan data dari petani sawit 2,6 juta kepala keluarga dengan seluas 6,8 juta hektar kelapas sawit mencapai angka 13,6 triliun.

“Kerugian kami petani dari analisa dari data kami dari seluru petani sawit dari 2,6 juta kepala keluarga seluas 6,8 juta hektar sawit 17 hari terakhir kerugiannya mencapai 13,6 triliun dua minggu ini, ini baru dibandingkan dengan harga normal ya, ” tutur Supadno.

Menurut para petani sawit kebijakan pemerintah terkait pelarangan ekspor CPO masih belum begitu tepat, pemerintah seharusnya berfokus pada penanganan pemberantasan mafia minyak goreng, bukan dengan menutup jalur ekspor minyak goreng.

“Sebenarnya baik ini niatnya pemerintah tapi ya masih kurang tepat, kurang bijak, bukan mala dengan menutup ekspor, harusnya mafia mafia dulu yang diberantas. Sedangkan penghasilan minyak disini kalau diperkirakan lebih dari cukupji dari kebutuhan dalam negeri, tapi entah kenapa masih belum cukup berarti memang ada mafia yang bermain itu yang harusnya diberantas harusnya. Harunya tikus yang dibunuh mala lubang padi yang dibakar,” tangkas Syarqi.

Para petani sawit pun berharap agar pemerintah mengkaji dan segerah mencabut kebijakan tersebut, mempertimbang dari berbagai sektor lain, agar kondisi saat ini kembali membaik seperti semula.

“Iya mesti direvisi ini, kaji lagi lebih dalam, mesti ada sistem kontrol lihat dari berbagai sektor to’. Harapan ta ini semua di sini dek tidak lamaji ini kondisi, semoga ini pemerintah cepat-cepat cabut ini kebijakan dan mulai kembali kondisi seperti semula,” tutup Syarqi.