Opini Negatif Menyerang Kinerja Pemerintah, Tanpa Imbang 

Sebelumnya, salah seorang ekonomi Institute for Development of Economics and Finance menyatakan, program kartu pra kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah rawan kepentingan mengingat anggarannya mencapai Rp5,6 Triliun dan menduga ada permainan yang melibatkan partai politik dalam program Kartu Prakerja.

Kritikan dan sinisme terkait program pemerintah terutama di sektor politik, ekonomi dan sosial budaya masih terus disuarakan oleh berbagai pengamat, akademisi, NGO bahkan kalangan pemerintahan itu sendiri.

Pernyataan yang dikemukakan kalangan Menteri yang cenderung menyuarakan “kegelisahan dan kekhawatiran” justru akan kontra produktif dan semakin membuat terbentuknya opini masyarakat bahwa pemerintah memiliki kekurangan kapasitas dan kapabilitas untuk hadir menyelesaikan masalah.

Terpublikasikan dan tersiarnya opini kontradiktif terhadap kinerja pemerintahan di media massa jelas akan merugikan posisi pemerintahan, terutama akan menjadi “jalan terjal” bagi kalangan pemerintahan untuk menyakinkan atau mempersuasi masyarakat agar mereka percaya terhadap kinerja mereka.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan dan jejaring kerjanya perlu melakukan cipta opini, konter propaganda dan strategi meminimalisasi maraknya opini kontradiktif di media massa tersebut.

Presiden Joko Widodo juga perlu memerintahkan Menteri Kominfo untuk menjalin dan memperluas kerjasama dengan organisasi media massa, organisasi penulis/kolumnis dan mengajak kalangan pemuka opini yang selaras pemikirannya dengan kebijakan serta strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk melakukan cipta opini masif mendukung kinerja pemerintahan. Penulis : Victor Alfons Jigibalom.(*)

Terbit : 25 Mei 2020

Sumber : Kolumnis Tinggal di Papua.