Jakarta, Rakyat News – Salah seorang pengamat kebijakan publik kendala dalam pengiriman Bansos kepada warga miskin yaitu penggunaan data lama oleh pemerintah, yaitu data penduduk tahun 2015. Sementara itu, salah seorang pengurus MUI Jawa Timur menilai, MUI Jawa Timur meminta kepada seluruh kepala daerah di Jatim untuk mengaktifkan kembali masjid dan musala.

Pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang hati-hati dan proporsional, sebab kebijakan yang tidak proporsional adalah batal demi hukum. Sebelumnya, sebanyak 32 Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) provinsi di Indonesia mengeluarkan pernyataan sikap terkait masuknya ratusan tenaga kerja asal China ke Indonesia dan pelonggaran moda transportasi di tengah pandemi Covid-19.

Sementara itu, tokoh salah satu NGO mengusulkan Presiden membentuk tim investigasi guna menyelidikasi kasus pelarungan ABK asal Indonesia di kapal China, sebab tidak adanya investigasi akan berdampak negatif terhadap pemerintahan.

Sedangkan tiga orang menteri dibawah Jokowi-Ma’ruf Amin dinilai publik “menyerang” kinerja Gubernur DKI Jakarta dalam menangani Covid-19 dan penyaluran Bansos yang banyak masalah.

Baca Juga:
KAI Daop 1 Jakarta lakukan Bersih-Bersih Sampah di Emplasemen Stasiun dan Jalur KA
PPP Dinilai Berpeluang Diminati Kalangan Milenial
Omnibus Law : Melihat Sisi Positif

Padahal dalam catatan publik, langkah yang ditempuh Anies Baswedan dalam menangani Covid-19 jelas lebih cepat dan lebih cerdas dibandingkan respons yang diambil pemerintah pusat. Publik masih ingat bagaimana banyak media menyiarkan “kunjungan” Mendagri Tito Karnavian ke Balaikota Jakarta untuk “menemui” Anies Baswedan. Selanjutnya, kepala daerah yang responsif yaitu Gubernur Jawa Barat.

Salah seorang peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) mengatakan, program kartu prakerja yang diluncurkan pemerintah tidak efektif membantu masyarakat Indonesia di tengah pandemi virus Corona. Program prakerja sia-sia diberikan kepada warga karena ketika mereka lulus tidak ada wadah atau pemberi kerja sebab situasi perekonomian sedang lesu.

Sebelumnya, salah seorang ekonomi Institute for Development of Economics and Finance menyatakan, program kartu pra kerja yang dikeluarkan oleh pemerintah rawan kepentingan mengingat anggarannya mencapai Rp5,6 Triliun dan menduga ada permainan yang melibatkan partai politik dalam program Kartu Prakerja.

Kritikan dan sinisme terkait program pemerintah terutama di sektor politik, ekonomi dan sosial budaya masih terus disuarakan oleh berbagai pengamat, akademisi, NGO bahkan kalangan pemerintahan itu sendiri.

Pernyataan yang dikemukakan kalangan Menteri yang cenderung menyuarakan “kegelisahan dan kekhawatiran” justru akan kontra produktif dan semakin membuat terbentuknya opini masyarakat bahwa pemerintah memiliki kekurangan kapasitas dan kapabilitas untuk hadir menyelesaikan masalah.

Terpublikasikan dan tersiarnya opini kontradiktif terhadap kinerja pemerintahan di media massa jelas akan merugikan posisi pemerintahan, terutama akan menjadi “jalan terjal” bagi kalangan pemerintahan untuk menyakinkan atau mempersuasi masyarakat agar mereka percaya terhadap kinerja mereka.

Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintahan dan jejaring kerjanya perlu melakukan cipta opini, konter propaganda dan strategi meminimalisasi maraknya opini kontradiktif di media massa tersebut.

Presiden Joko Widodo juga perlu memerintahkan Menteri Kominfo untuk menjalin dan memperluas kerjasama dengan organisasi media massa, organisasi penulis/kolumnis dan mengajak kalangan pemuka opini yang selaras pemikirannya dengan kebijakan serta strategi yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk melakukan cipta opini masif mendukung kinerja pemerintahan. Penulis : Victor Alfons Jigibalom.(*)

Terbit : 25 Mei 2020

Sumber : Kolumnis Tinggal di Papua.