Sementara untuk realisasi Belanja TKDD sudah mencapai Rp11,56 Triliun atau 39,19% dari pagu Rp29,49 Triliun. Peningkatan alokasi dan realisasi Dana Alokasi Umum dalam rangka kompensasi operasional Sekretariat Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Selatan Gedung Keuangan Negara I Lantai 2 Jalan Urip Sumoharjo Makassar
penanganan Covid-19 yang dilaksanakan oleh TNI/POLRI.

Kinerja penyerapan bulan-bulan berikutnya diharapkan semakin baik seiring dengan akselerasi penyaluran TKDD, pelaksanaan berbagai program pada Satker dan program penanganan covid dan pemulihan ekonomi yang dialokasikan di DIPA Satker K/L.

Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial s.d. Mei 2022 sebesar Rp27,27 Miliar utamanya dipengaruhi realisasi belanja bansos untuk perlindungan sosial dalam bentuk uang untuk mahasiswa penerima Bidik Misi dan KIP Kuliah pada Satker lingkup Kementerian Agama.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 16 Tahun 2022, Gaji ke 13 akan dibayarkan pada bulan Juli 2022. 9 KPPN di wilayah Sulawesi Selatan siap melakukan pembayaran sesuai ketentuan.

Dari sisi APBD, Realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 31 Mei 2022 sebesar Rp8,61 Triliun didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp5,03 Triliun disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp1,66 Triliun, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional. Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar 75% digunakan untuk horizontal mismatch (pemerataan wilayah), dan Penyaluran DAK Fisik baru mencapai 3,46% atau Rp119,24 Miliar.

Crash Program Keringanan Utang

Sebagai dukungan kepada masyarakat dan pelaku UMKM diluncurkan Program Keringanan Utang dalam upaya memulihkan ekonomi nasional untuk meredakan beban debitur kecil yang terdampak pandemi Covid-19, sekaligus mempercepat penyelesaian Piutang Negara pada instansi pemerintah.