JAKARTA, – AMPUH (Aliansi Masyarakat dan Pemuda Nusantara Merah Putih) akan melaporkan Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti kepada Badan Kehormatan DPD RI.

Sekjen AMPUH, Heru Purwoko mengatakan laporan tersebut menyikapi pencopotan Fadel Muhammad sebagai Wakil Ketua MPR RI yang tidak sesuai aturan konstitusi.

“Dalam beberapa hari ke depan, AMPUH akan melaporkan terkait pertanggung jawaban LaNyalla sebagai pimpinan DPD RI. Kita berharap Badan Kehormatan tidak masuk angin,” ujar Heru, Minggu (28/8/2022).

Heru meminta Badan Kehormatan DPD untuk menindak LaNyala karena telah melakukan pelanggaran. Pihaknya juga menolak upaya pencopotan Fadel sebagai Wakil Ketua MPR RI yang sarat kepentingan LaNyala.

“Kita melihat ada suatu hal kenapa Fadel dicopot? Diduga ada sedikit konflik dengan LaNyalla terkait 2024. Secara personal sebenarnya Fadel mendukung cara-cara yang digunakan LaNyalla, tapi ketika menggunakan lembaga DPD untuk pencapresannya Fadel tidak mendukung,” kata Heru.

Karena, katanya, DPD itu bukan milik perorangan atau kelompok, tapi lembaga Negara yang diatur oleh undang-undang. “Itu yang dilakukan LaNyalla,” tandasnya.

Dia juga mempertanyakan billboard (papan reklame) LaNyalla yang tersebar untuk sosialisasi, apakah masuk anggaran DPD atau anggaran pribadi?

“Ketika itu (billboard) memakai anggaran Negara melalui DPD, berarti LaNyala sudah tidak benar. Karena setiap Bilboard itu beda dengan baliho yang dipasang bambu. Itu berbayar dan tidak gratis,” terangnya.

Dia mencontohkan, di pinggiran Jakarta ada beberapa titik billboard di Jatiwaringin. Menurutnya, itu paling murah biayanya sekitar 35-50 juta.

“Sepanjang jalur Kalimalang ada beberapa titik itu resmi papan reklame. Saya melihat beberapa minggu lalu masih ada, biaya per bulannya cukup besar,” sebut Heru.