RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta untuk tidak menggunakan data partai politik yang didapatnya dari Intelijen untuk merusak keberadaan partai tertentu.

“Yang tidak boleh itu data tentang ‘jeroan’ partai dipakai untuk merusak dan mengeliminasi keberadaan partai tersebut,” kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri dikutip dari CNNIndonesia.com.

Mabruri mafhum bila Jokowi pasti mengetahui soal data-data partai politik dari intelijen lantaran statusnya sebagai kepala negara. Ia mengatakan Badan Intelijen Negara (BIN) dan lembaga Intelijen lainnya sudah seharusnya melapor ke presiden.

Namun, ia menilai sudah sepatutnya Jokowi mengayomi dan membuat parpol tumbuh semakin sehat.

“Karena salah satu pilar demokrasi yang baik adalah parpol yang sehat,” kata dia.

Sebelumnya, Jokowi sempat membeberkan memiliki informasi lengkap dari intelijen soal situasi dan arah politik partai-partai.

Hal ini dikatakannya di depan rapat kerja nasional relawan Seknas (Sekretariat Nasional) di Bogor, Jawa Barat, pada Sabtu, 16 September 2023.

“Saya tahu dalamnya partai seperti apa, saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu, ingin menuju ke mana saya juga ngerti,” kata Jokowi.

“Jadi informasi yang saya terima komplet. Dari intelijen saya ada BIN, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya, dan informasi-informasi di luar itu,” lanjutnya.

Jokowi juga membeberkan informasi yang dikantongi dari intelijen lengkap mulai dari angka, hingga survei. “Saya pegang semua itu dan hanya milik presiden karena langsung, langsung ke saya,” katanya.