KPPM Lakukan Unjuk Rasa Terkait Dugaan Indikasi Korupsi Sekretariat DPRD

  • Bagikan
KPPM Lakukan Unjuk Rasa Terkait Dugaan Indikasi Korupsi Sekretariat DPRD
Aksi unjuk rasa KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa) di depan Polda Sulsel terkait dugaan adanya indikasi korupsi anggaran belanja makanan dan minuman Sekretariat DPRD

MAKASSAR – KPPM (Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa) melakukan Aksi unjuk rasa di depan Polda sul-sel terkait dugaan adanya indikasi korupsi Anggaran Belanja Makanan dan Minuman di Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi-Selatan, Kamis, (16/09/2021).

Pemerintah Provinsi Sulawesi-Selatan telah menganggarkan anggaran belanja makanan dan minuman pada sekretariat DPRD Sul-Sel TA 2020 sebesar Rp. 11.241.836.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 9.911.344.400,00 yang terdiri dari belanja makanan dan minuman rapat serta belanja makanan dan minuman tamu.

Baca Juga : Pemberantasan Korupsi Hancur di Era Jokowi, ICW Beri Masukan

Dalam proses belanja makanan dan minuman di sekretariat DPRD Provinsi terdapat 6 rekanan penyedia makan dan minumnya yakni CVP, CUB, CVSPM, KMM, RMC dan TSA. Namun data-data dan hasil investigasi menunjukkan banyak ketidakwajaran dalam proses realisasi daripada anggaran belanja makanan dan minuman di tubuh DPRD Sul-Sel.

Hasil pemeriksaan terhadap rekanan penyedia, menginformasikan terjadi beberapa pengalihan penyediaan makanan dan minuman yang tidak mampu dipenuhi oleh rekanan penyedia, sehingga pihak rekanan penyedia mengembalikan uang belanja kepada bendahara pengeluaran.

Namun, tidak dapat diyakini bahwa penyediaan benar-benar dikerjakan oleh rekanan, ataupun dialihkan ke pihak lain, sebab tidak dilengkapi dengan laporan yang konkrit. Rekanan dan Staf DPRD tidak dapat menunjukkan bukti pencatatan, serah terima maupun pembelian penyediaan makanan dan minuman yang dikerjakan.

Aksi itu dikomandoi oleh Jenderal Lapangan Misbahul khair. Ia mengatakan dan menekan, persoalan dugaan indikasi korupsi anggaran belanja di tubuh Sekretariat DPRD harus diusut tuntas, agar DPRD sebagai perwakilan rakyat dan pengelola anggaran yang juga diperoleh dari rakyat itu menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak seenaknya saja membelanjakan anggaran ke arah yang tidak jelas.

“Dugaan indikasi korupsi anggaran belanja di tubuh Sekretariat DPRD ini harus diusut tuntas agar DPRD sebagai perwakilan rakyat dan pengelola anggaran yang juga diperoleh dari rakyat, bisa menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan tidak seenaknya saja membelanjakan anggaran ke arah yang tidak jelas,” tekannya.

Aksi unjuk rasa depan Polda sul-sel itu diwarnai tindakan Represif dari pihak kepolisian setempat sehingga ada salah satu massa aksi yang mengalami cedera pada leher dan mengakibatkan baju yang dipakai robek.

“Kami dari pihak Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa akan menindaklanjuti tindakan Represif dari kepolisian,” tambahnya.

Setelah beberapa waktu melakukan aksi unjuk rasa di depan Polda Sul-sel, pihak yang menangani Kriminal Khusus yakni Tipikor Polda pun menemui massa aksi dan menerima Laporan Resmi dari Koalisis Perjuangan Pemuda Mahasiswa.

Jika terkait daripada aksi dan laporan kita hari ini tidak diproses oleh pihak yang berwenang di Polda Sul-sel, Misbahul khair selaku jendral lapangan menegaskan akan kembali melakukan unjuk rasa.

“Jika laporan ini tidak diproses, maka unjuk rasa akan kembali dilakukan,” tutupnya.

  • Bagikan

Makassar Recover

Makassar Recover