Opini: Kemiskinan Faktor Terkuat Putus Sekolah
21/09/2017 19:45
Pemerintah harus kembali bertanggung jawab secara penuh dalam sektor pendidikan, sebagaimana yang kita tahu hadirnya RUU BHP yang merubah status pendidikan milik publik kebentuk badan hukum yang menyebabkan konsekuensi ekonomi. RUU tentang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).
Penulis: Adi Novriansyah (Mahasiswa Politeknik ATI Makassar)
IKUTI BERITA LAINNYA DIGOOGLE NEWS
Bagaimana menata ulang sistem pemilihan kepala daerah agar lebih efisien, murah, dan tetap demokratis. Kritik atas biaya politik adalah benar, tetapi
Kampung-kampung Betawi terhimpit oleh pembangunan. Generasi muda lebih akrab dengan budaya global dibanding tradisi lokal. Karena itu, intervensi
Jika Nur Aliem Qalby mampu memanfaatkan posisi ini untuk menguatkan advokasi rakyat, memperluas kehadiran partai di akar rumput, dan membangun citra
Jika PDIP Sulsel mampu menghadirkan kepemimpinan yang konsolidatif, berideologi, dan adaptif terhadap perubahan zaman, maka ia bukan hanya berpeluang
Seperti Tembok Besar yang menjadi benteng sekaligus simbol kemajuan, Prabowo meletakkan fondasi ketahanan nasional berbasis kemandirian, serta
Sebagai jurnalis muda Bugis-Makassar yang juga merantau, saya melihat sosok Sjafrie bukan hanya sebagai figur sejarah, tetapi sebagai cermin
Sarapan kita hari ini bukan sekadar nasi dan kopi, tetapi semangat dan cita-cita. Surat cinta kita kepada bangsa bukan ditulis dengan kata, tetapi
Pengalihan utang menjadi ekuitas (debt to equity swap) dimana beberapa kreditur mungkin setuju untuk mengalihkan sebagian dari utang yang dimiliki
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kantor Pertanahan Kabupaten Jeneponto mengikuti kegiatan Pembinaan dan Penguatan Fungsi Tim VII Pembina Wilayah
“Berbagai isu kependudukan di Indonesia, seperti angka pengangguran, kemiskinan, SDM, ketahanan keluarga, lingkungan hidup, kesehatan,
Mereka menegaskan, langkah meninggalkan acara bukan bentuk arogansi, melainkan respons atas ketidaknyamanan dan kekecewaan terhadap penyelenggaraan
Hadir mendampingi Kepala Biro Humas dan Protokol dalam kegiatan ini, Kepala Bagian Informasi Publik dan Pengaduan Masyarakat, Adhi Maskawan, serta
Melalui keterlibatan aktif dalam rangkaian Hari Bakti PU ke-80, Kalla Aspal kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung pembangunan infrastruktur
“Tidak digratiskan karena ada operasional dan perawatan mesin di Spot Air Minum Keren ini agar mesin ini bisa terus digunakan dengan baik, tapi
RAKYAT NEWS, JENEPONTO – Ketua DPD Jurnalis Online Indonesia (JOIN) Kabupaten Jeneponto, Arifuddin Lau, SS, C.PS, C.C.Tc menyampaikan ucapan
Sarasehan Ekonomi Batch 1 yang juga menjadi bagian dari rangkaian dies natalis ke-77 FEB Unhas diharapkan menjadi ruang pertukaran gagasan yang
“Indonesia membutuhkan jalan baru dalam pembangunan ekonomi, tidak hanya dengan mengevaluasi apa yang telah berjalan, tetapi juga dengan menyusun
“Di tengah kondisi yang penuh keterbatasan, rekan-rekan tetap berdiri di garis depan demi memastikan listrik kembali menyala untuk masyarakat. Kami
Tinggalkan Balasan