RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafid menyebut bahwa para capres yang meminta Prabowo Subianto membuka data pertahanan Indonesia tidak memahami resiko pada kedaulatan negara.

“Data pertahanan tidak bisa sembarangan dibuka. Sifatnya rahasia negara, confidential. Hanya bisa dibuka di kalangan tertentu,” kata Meutya, Senin (8/1/2024).

Meutya yang juga Wakil Ketua Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyampaikan apresiasi lantaran Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan.

“Alhamdulillah, Pak Prabowo tidak terpancing untuk membuka data pertahanan kita. Menurut saya ini bentuk kenegarawanan, mementingkan negara di atas politik. Meski sudah dicecar sebegitu rupa,” katanya.

Ia mengatakan banyak pihak luar yang memperhatikan debat capres itu, sehingga beresiko dibuka di publik.

“Apalagi debat ini diperhatikan oleh seluruh dunia. Jika dibicarakan di publik sama saja membuka rahasia pertahanan kita ke negara lain,” katanya.

Meutya berpendapat debat yang membahas pertahanan negara seharusnya menjadi ranah persatuan antara calon presiden karena sifatnya yang rawan terhadap kedaulatan bangsa.

Menurutnya, memanfaatkan data pertahanan yang sifatnya rahasia untuk menyudutkan lawan politik mestinya tidak terjadi.

“Negara lain sangat berkepentingan terhadap isu pertahanan ini. Harusnya kita memperlihatkan persatuan bahwa Indonesia dalam debat pertahanan, tentunya dengan sikap calon pemimpin yang penuh jiwa negarawan,” katanya.

Meutya merupakan kader Partai Golkar. Partai Golkar menjadi salah satu partai pengusung capres cawapres Prabowo Subianto dan Gibran Rakabumimng Raka di Pilpres 2024.

Capres nomor 1, Anies Baswedan dan capres nomor 3, Ganjar Pranowo sebelumnya kompak mengkritik capres nomor 2 sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo dalam debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu malam (7/1/2024).

Awalnya Anies menyindir pembelian alutsista bekas oleh Kementerian Pertahanan. Prabowo menilai kritik yang disampaikan Anies keliru. Ia mengaku bakal membawa data-data terkait untuk membantah kritik tersebut jika Anies berkenan hadir untuk berdiskusi.