Sementara itu, Laksamana Pertama TNI Suhendro menjelaskan, tujuan pertemuan dengan Gubernur untuk memberikan informasi terbaru kondisi ke wilayah ALKI II termasuk di Sulsel.

“Bapak Gubernur sebagai yang punya wilayah sebagai kepala daerah. Agar apa yang kita ketahui dan dapatkan beliau juga tahu. Sehingga bisa mengatur strategi lebih tepat dan lebih baik,” sebutnya.

Secara strategis untuk keamanan wilayah yang dilalui ALKI, sebagai negara kepulauan harus menyediakan Jalur Lintas Damai bagi kapal asing atau kapal internasional yang akan melalui wilayah Indonesia. Termasuk jalur yang ada di wilayah Sulsel.

Karena luasnya laut di selat Makassar dan dekat dengan pulau-pulau yang dilalui makan sinergi untuk keamanan diperlukan bersama pemerintah wilayah dan masyarakat.

Ia menjelaskan, saat KRI Rigel sedang melakukan survei Hidro-oseanografi termasuk mengukur kedalaman laut, pasang surut, gelombang, dasar laut, sedimentasi. Serta dapat mendeteksi pipa yang ada di dasar laut.

“Sehingga data update ini yang kami juga sampaikan,” sebutnya.

Sedangkan, terkait permintaan Gubernur penyediaan peta dalam rentang beberapa waktu dapat disediakan.

“Di kantor kami tersedia peta tahun berapa saja telah terfilekan, jadi kami punya masternya. Insya Allah kami bisa sampaikan. Pada prinsipnya kami siap mendukung dalam rangka pembangunan,” ujarnya.

Ia menambahkan, dalam pembuatan peta laut Indonesia untuk kepentingan pelayaran. Pertama, hal ini merupakan untuk kepentingan pembangunan nasional. Juga infrastruktur untuk logistik, perkapalan dan pariwisata maritim.

“Ini sejalan dengan program pemerintah, yakni Tol Laut dan membangun kembali budaya maritim Indonesia. Sebagai negara yang terdiri dari 17.000 pulau. Bahwa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitanya dan kemakmuran masa depan bangsa denhan mengelola samudera,” jelasnya.