MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sulawesi Selatan (Bappelitbangda) menyelenggarakan Kick-Off Integrasi Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 Provinsi Sulawesi Selatan.

Pelaksanaan tersebut didukung oleh World Agroforestry (ICRAF) Indonesia dan Global Affair Canada melalui Proyek Sustainable Landscapes for Climate-Resilient Livelihoods in Indonesia (Land4Lives).

Hal tersebut imaksudkan untuk meningkatkan pemahaman bersama terhadap pentingnya penyusunan Pertumbuhan Ekonomi Hijau (Green Growth Planning/GGP) Provinsi Sulawesi Selatan, serta sebagai inisiatif dalam mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) Provinsi Sulawesi Selatan.

Juga diharapkan dapat terhimpun masukan, saran dan informasi, serta partisipasi dari para pemangku kepentingan di Sulawesi Selatan dalam melihat kinerja pembangunan selama 20 tahun terakhir, proses penyusunan masterplan pertumbuhan ekonomi hijau, dan integrasinya kedalam RPJPD.

Baca Juga:
Icraf Indonesia Kaji Skema Pendanaan dan Pembiayaan Perubahan Iklim di Sulsel
Icraf Indonesia Dampingi Pemprov Sulsel dalam Penyusunan RPJPD

Diketahui berlangsung selama dua hari, 8 – 9 Agustus 2023, di Hotel Claro Makassar, kick-off dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, instansi vertikal, kalangan akademisi, dunia usaha / swasta, NGO/LSM & Lembaga Mitra, dan Pemerintah Kabupaten-Kota di Sulawesi Selatan.

Mewakili Gubernur Sulsel, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan, dr. H M. Ichsan Mustari, MHM yang hadir membuka acara menyampaikan, pengarusutamaan Pertumbuhan Ekonomi Hijau ke dalam proses perencanaan Provinsi Sulawesi Selatan penting dilakukan untuk menentukan program pembangunan yang berlandaskan Ekonomi Hijau.

Terlebih lagi Kementerian PPN/ Bappenas saat ini telah mengembangkan dan meluncurkan Indeks Ekonomi Hijau sebagai alat untuk mengukur kemajuan ekonomi hijau Indonesia di tingkat Nasional maupun Provinsi.

Menurutnya, sudah menjadi kewajiban bagi para pemangku kepentingan untuk memikirkan sebuah konsep kebijakan transformasi ekonomi dengan cara mengadopsi konsep ekonomi hijau yang mampu mensinergikan pertumbuhan ekonomi dengan keterbatasan sumber daya alam.