“Melalui perencanaan yang baik, Sulawesi Selatan akan mampu mencapai target pertumbuhan ekonomi hijau dan bisa menentukan langkah dan strategi pencapaian indeks pertumbuhan ekonomi hijau melalui penyusunan masterplan dan roadmap, sehingga dapat menjadi teladan dan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap upaya mencapai Sustainable Development Goals (SDG’s) bagi provinsi-provinsi lain di Indonesia”, ujarnya.

Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, MDev, Plg, dalam sambutannya mengatakan bahwa, berdasarkan hasil evaluasi RPJPD 2005 – 2025 terdapat sasaran dan indikator prioritas yang ditetapkan, telah sejalan dengan pilar ekonomi hijau.

Namun untuk pencapaian hasil yang lebih optimal dalam pertumbuhan ekonomi hijau kedepan, beberapa catatan hasil evaluasi RPJPD perlu menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut untuk integrasi yang lebih tajam bagi proses perumusan visi misi, arah kebijakan, dan sasaran ekonomi hijau, kedalam dokumen perencanaan pembangunan di Sulawesi Selatan.

Sementara itu, Dr Sonya Dewi, Direktur Asia ICRAF, mengungkapkan apresiasinya atas kerjasama yang selama ini terjalin untuk mendukung proses pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya untuk proses RPJPD – RPJMD, KLHS RPJPD – RPJMD dan RPDAST.

“Dalam rangkaian proses ini, strategi pembangunan ekonomi hijau sangat diperlukan dan integrasinya ke Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045 Provinsi Sulawesi Selatan merupakan komponen yang sangat penting”, ujarnya.

Sonya juga menyatakan bahwa Satu Data merupakan bagian penting dari proses data dan informasi pengelolaan pembangunan di Provinsi Sulawesi Selatan yang meliputi perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Menurutnya, mengaktifkan program satu data merupakan bagian penting untuk mendukung penyusunan GGP karena perlu data yang sahih dan up to date.

“Kedepan, ICRAF Indonesia masih berkomitmen melanjutkan dukungan dalam mengintegrasikan pertumbuhan ekonomi hijau dan perubahan iklim dalam pembangunan daerah yang dilaksanakan di tingkat kabupaten, landsekap, dan desa terpilih,” tutupnya.