Janda Miskin Dibalik Milyaran Rupiah DID Kota Parepare

Makassar, Rakyat News – Gebrakan demi gebrakan terus dilakukan A. Taufan Pawe sejak diberi amanah memimpin Kota Parepare, Provinsi Sulawesi Selatan, hingga kini mendapat penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini salah satu bukti daerah ini mampu memanej keuangan sesuai Standar Akuntansui Pengelolaan (SAP).

Selain kemampuan mengelolah keuangan sesuai SAP, Penetapan APBD tepat waktu setiap tahun salah satu keunggulannya, serta memberikan manfaat kepada daerah. Hal tersebut dibenarkan Wakil Ketua DPRD Parepare M.Rahmat Sjamsu Alam (30/11/2017).

Menurutnya, daerah yang tepat waktu dalam penetapan APBD dan peraih WTP akan mendapatkan tambahan anggaran yang nilainya miliyaran rupiah. “Itu salah satu indikator untuk memperoleh tambahan anggaran”. Ungkapnya.

Anggaran tersebut lanjutnya, diberikan kepada daerah dalam bentuk Dana Insentif Daerah (DID). Tahun ini (2017 red) Parepare mendapat DID sebesar Rp 7 miliar, dan untuk tahun 2018 mendatang, Parepare keciprat DID sebesar Rp 25 miliar.

“Kan sudah berkelanjutan penetapan APBD tepat waktu sehingga DID meningkat Rp 25 miliar tahun depan”. Jelas Legislator Demokrat ini.

Rahmat menambahkan, khusus penetapan APBD di anggap tepat waktu terhitung satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir, adalah paling lambat 30 November sudah penetapan.

Hal senada juga dikatakan Walikota Parepare H. Taufan Pawe menurutnya, penghargaan WTP dari pihak BPK RI tidak terlepas dari kerjasama, kerja ihklas dan kekompakan semua elemen yang ada termasuk OPD begitu juga DPRD sebagai wakil rakyat selalu mendukung pembangunan yang berpihak pada rakyat.

“Saya berharap ke depan Parepare semakin baik”. Harapnya

Hanya saja sangat disayangkan dibalik sukses meraih WTP serta anggaran DID miliyaran rupiah ada jeritan warga adalah Nirmawati (50), istri dari almarhum Suwaidi Sahar Jurnalis Senior, mantan Redaktur Koran Harian Parepos yang saat ini hidup di bawah garis kemiskinan sejak suaminya berpulang ke Rahmattullah, kondisi ekonominya semakin sulit dan ia sama sekali tidak tersentuh batuan beras miskin alias rastra, serta program bedah rumah. Selain itu WC miliknya juga sudah penuh tinja yang tidak pernah tersedot dan berbau bila ditempati buang air besar.

Ditemui rumahnya yang beralamat di Jalan Singa Kelurahan Labukkang Kecamatan Ujung Rt 02 Rw 07 Kota Parepare Sulawesi-Selatan Wati, sapaan Nirmawati, mengatakan bahwa pada Senin (27/11/2017) Lurah Labukkang dan Camat Ujung serta Ketua RT sudah datang menemuinya. Kedatangan mereka adalah setelah mendengar ada warga miskin luput dari bantuan rastra dan berjanji kedepannya akan memasukkan dalam daftar penerima beras miskin.

“Saya juga sudah mengutarakan dan menceritakan penderitaan saya selaku warga miskin yang sama sekali tidak pernah tersentuh pembagian beras miskin, tidak pernah tersentuh program bedah rumah dan selain itu saya juga mengutarakan kepada beliau agar membantu saya untuk menyampaikan kepada Dinas terkait agar bisa menyedot WC atau tempat jamban kami yang sudah penuh dan apa bila ditempati buang air besar terkadang berbau dan baunya menyebar sampai ke rumah-rumah tetangga, namun sayangnya sampai saat ini semua itu belum ada realisasinya atau pelaksanaannya, saya pun cuma dapat menunggu”. Urai Wati, saat wartawan media ini berkunjung kerumahnya (2/12/2017).

Lanjut Wati, mengisahkan suaminya Almarhum Suwaidi Sahar, yang dulunya pendiri dan juga Redaktur Harian Parepos. Selain itu Wati, mengakui kalau Almarhum suaminya merupakan sahabat Alwi Hamu pemilik (Fajar Group) dan Ibrahim Manisi mereka semua adalah orang sukses di media.

“Iya dek… Almarhum suami saya itu juga termasuk teman dekat Bapak Alwi Hamu (FAJAR Group) dan Ibrahim Manisi, semoga kisah yang saya alami ini bisa sampai kepada beliau”. Harap Wati.

Miris kehidupan Wati, sejak ditinggal suaminya. Kenapa tidak, mata rantai penghasilannya benar-benar terputus. Untuk kebutuhan sehari- harinya hanya berharap belas kasihan tetangga. “Sejak suaminya meninggal tidak ada lagi sumber penghasilannya. Orang seperti ini seharusnya dapat perhatian dari pemerintah daerah karena tolak ukur keberhasilan suatu daerah adalah kesejahteraan masyakatnya bukan dari banyaknya penghargaan yang didapat oleh pemerintah daerah. Dan seharusnya warga yang seperti inilah yang diberi raskin” Sebut sejumlah warga dengan nada prihatin. (*)