Jokowi Mengaku Belum Terima Surat Dari Arsjad Rasjid

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengungkapkan bahwa ia belum menerima surat dari Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia periode 2021-2026, Arsjad Rasjid, terkait perselisihan terkait Munaslub Kadin.

Pada Senin (16/9) kemarin, Istana menyatakan bahwa surat tersebut masih berada di Kementerian Sekretariat Negara.

“Belum sampai ke meja saya, belum sampai di meja saya,” kata Jokowi, Selasa (17/9/2024), mengutip CNNIndonesia.com.

Jokowi juga menyatakan bahwa ia terbuka untuk bertemu dengan siapa pun, termasuk petinggi Kadin Indonesia yang sedang mengalami dualisme kepemimpinan antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie. “Siapapun [yang ingin] bertemu dengan saya, saya terbuka, enggak ada masalah,” kata dia.

Presiden juga menyarankan agar perselisihan terkait Munaslub Kadin Indonesia, yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum menggantikan Arsjad Rasjid, diselesaikan secara internal.

Jokowi juga meminta agar persoalan di Kadin tidak dikaitkan dengan pemerintah, terutama dirinya. “Ini bukan organisasi politik, ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin,” ujar Jokowi.

“Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya,” imbuhnya.

Anindya Bakrie terpilih sebagai ketua umum Kadin dalam Munaslub yang dihadiri oleh 28 dari 34 Kadin provinsi dan 25 asosiasi. Ia menggantikan Arsjad Rasjid yang sebelumnya menjabat sebagai ketua umum Kadin periode 2021-2026.

Beberapa pejabat yang turut hadir dalam Munaslub, antara lain Kepala Badan Penegakan Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Kadin Bambang Soesatyo, Presiden Komisaris PT Blue Bird Tbk Bayu Priawan yang juga menjabat sebagai Ketua Pelaksana Munaslub Kadin 2024.

Selain itu, Menteri Investasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, Wakil Ketua Kadin Indonesia Erwin Aksa, dan Ketua Kadin Bangka Belitung, Thomas turut serta dalam acara tersebut.

Setelah terpilih, Anindya Bakrie menyatakan bahwa di bawah kepemimpinannya, Kadin akan menjalin kerja sama yang lebih baik dengan pemerintah. Ia berharap agar Kadin dapat bekerjasama lebih baik dan menjadi mitra strategis dalam pemerintahan Jokowi dan Prabowo Subianto.

Menteri Hukum dan HAM, Supratman Andi Agtas, menyatakan bahwa keputusan presiden untuk menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin segera akan dikeluarkan. Politikus Gerindra tersebut terlihat hadir dalam konferensi pers pihak Anindya pada Minggu (15/9).

Sementara itu, Arsjad menyatakan bahwa Munaslub yang menetapkan Anindya sebagai ketua umum Kadin baru dianggap tidak sah atau ilegal. Menurutnya, Munaslub tersebut melanggar AD/ART dan ditolak oleh 21 Kadin Provinsi.

Arsjad juga akan menyelidiki dugaan pelanggaran terkait AD/ART dalam penyelenggaraan Munaslub yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai ketua umum baru dalam organisasi pengusaha tersebut. Ia yakin bahwa akan dapat menemukan bukti keterlibatan individu atau kelompok di internal Kadin yang terlibat dalam persiapan Munaslub.