Presiden Mesir Umumkan Rencana Gencatan Senjata Dua Hari dan Pembebasan Sandera di Gaza

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Presiden Mesir, Abdel Fattah al-Sisi, mengumumkan usulan untuk gencatan senjata dua hari dalam konflik antara Israel dan Hamas. Usulan ini mencakup pembebasan sandera dan dapat membuka jalan menuju gencatan senjata total.

Al-Sisi, yang telah berperan dalam mediasi untuk mengakhiri perang di Gaza, mengusulkan gencatan senjata dua hari di mana empat sandera akan ditukar dengan sejumlah tahanan di penjara Israel.

“Saudara-saudara kita di Jalur (Gaza) menghadapi pengepungan yang sangat keras yang telah menempatkan mereka di ambang kelaparan,” ujar Sisi mengutip AFP.

Usulan ini diikuti oleh serangkaian negosiasi selama 10 hari yang bertujuan untuk mencapai gencatan senjata penuh dan memungkinkan bantuan masuk ke Jalur Gaza. Presiden mengungkapkan hal tersebut dalam konferensi pers di Kairo bersama mitra dari Aljazair.

Para mediator internasional telah berupaya untuk mengakhiri perang Gaza, yang dimulai dengan serangan Hamas yang tidak terjadi sebelumnya pada 7 Oktober 2023 terhadap Israel. Mereka berhasil mencapai gencatan senjata selama satu minggu pada bulan November namun upaya diplomasi selanjutnya belum menghasilkan kesepakatan.

“Sangat penting bahwa bantuan masuk secepat mungkin untuk meringankan kebutuhan kemanusiaan yang mendesak di Gaza,” Sisi menambahkan.

Dari 251 sandera yang ditahan oleh militan Palestina selama serangan 7 Oktober, 97 masih berada di Gaza, termasuk 34 yang dilaporkan tewas oleh militer Israel.

Pada awal bulan ini, pasukan Israel di Jalur Gaza membunuh pemimpin Hamas Yahya Sinwar, yang diyakini oleh pejabat Israel, AS, dan beberapa analis sebagai penghalang bagi tercapainya kesepakatan.

Serangan Hamas yang memicu perang telah menyebabkan 1.206 kematian, sebagian besar di antaranya adalah warga sipil, menurut data resmi dari Israel.

Sedangkan setidaknya 42.924 warga Palestina, kebanyakan adalah warga sipil, tewas dalam serangan Israel di Gaza, menurut data dari kementerian kesehatan wilayah yang dikuasai oleh Hamas dan diakui oleh PBB.