Pilkada Masuk 8 Program Cepat Pemerintah di Era Prabowo-Gibran 

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Lodewijk Freidrich Paulus, menyampaikan bahwa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) masuk dalam daftar 8 Program Cepat Pemerintah.

“Ada 8 program cepat yang harus segera dilakukan. Pilkada ini beririsan dengan program tersebut,” kata Lodewijk.

Lodewijk menegaskan, pihaknya harap Pilkada bisa berjalan dengan kondusif sehingga tidak ada konflik, agar program pemerintah bisa terlaksana.

“Kami berharap dari penyelenggara maupun stakeholder yang terkait dengan Pilkada untuk betul-betul memonitor di lapangan,” katanya.

Lodewijk juga menegaskan bahwa masing-masing lembaga telah melakukan pemetakan untuk wilayah yang rawan, masing-masing yaitu daerah rawan tinggi, daerah rawan sedang, dan daerah rawan rendah.

Pemetakan tersebut, nantinya bakal mendapat perhatian yang berbeda, misalnya Papua, yang memiliki 4 provinsi dengan kategori daerah rawan tinggi.

“Pemerintah di Merauke sedang membangun food estate, ini tentunya perlu kita dukung bersama. Jadi Pilkada berjalan, food estate berjalan, sehingga ke depan akan berjalan berimbang,” ujar Lodewijk.

Selain itu, Lodewijk telah meminta BIN untuk menciptakan early warning system dengan melakukan operasi intelijen terpadu. “BIN agar lakukan operasi intelijen terpadu agar terciptanya early warning system,” katanya.

Tidak hanya terkait dengan masalah pengamanan, Kemenko Polhukam juga meminta Kementerian dan Lembaga terkait untuk memonitor masalah lain seperti partisipasi masyarakat dalam Pilkada serentak, pemberitaan media yang akurat, berimbang dan tidak hoax, serta netralitas ASN, TNI, dan Polri. Menurut Wamenko, netralitas menjadi hal penting untuk menyelenggarakan Pilkada yang lebih berintegritas dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia.

“Perlu komitmen kita bersama dalam melaksanakan nilai-nilai netralitas sesuai dengan regulasi yang berlaku,” kata Wamenko Polkam.

“Setelah rakor ini, para Menteri dan Kepala Lembaga akan rapat dengan Menko Polkam untuk mengecek terakhir. Kemudian akan ada kunjungan ke lapangan untuk melilhat sejauh mana yang dinyatakan rawan dan mana yang dikatakan aman. Kita akan mengecek di lapangan kesiapan dari aparat maupun penyelenggara pemilu di hari pencoblosan nanti,” sambungnya.