RAKYAT NEWS, JAKARTA – Pemerintah tengah menyiapkan kebijakan fleksibilitas kerja berupa work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta setelah Lebaran. Kebijakan ini dikaji sebagai langkah efisiensi di tengah tingginya harga minyak dunia.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI, Airlangga Hartarto, menjelaskan skema WFH akan diterapkan secara terbatas, yakni satu hari dalam lima hari kerja. Saat ini, pemerintah masih mematangkan konsep teknis sebelum diumumkan ke publik.

“Dengan tingginya harga minyak, maka perlu efisiensi waktu kerja, di mana akan dibuka fleksibilitas untuk WFH dalam satu hari dalam lima hari kerja,” ujar Airlangga di Jakarta, dikutip dari CNN Indonesia, Kamis (19/3/2026).

Ia menegaskan bahwa kebijakan ini tidak hanya berlaku bagi ASN, tetapi juga diharapkan diikuti oleh sektor swasta serta pemerintah daerah.

Pemerintah ingin langkah efisiensi ini diterapkan secara luas untuk memberikan dampak signifikan dalam pengurangan konsumsi energi, khususnya bahan bakar minyak (BBM).

Meski demikian, pemerintah belum menetapkan secara pasti kapan kebijakan WFH ini mulai berlaku. Airlangga hanya memastikan implementasinya direncanakan setelah periode Lebaran, dengan waktu pelaksanaan yang masih menunggu kesiapan aturan.

“Pasca Lebaran, tapi nanti kita tentukan waktunya,” katanya.

Durasi penerapan kebijakan ini bersifat fleksibel dan akan disesuaikan dengan perkembangan situasi global, terutama terkait harga minyak dan dinamika geopolitik.

Pemerintah membuka kemungkinan evaluasi berkala untuk menentukan apakah kebijakan ini perlu diperpanjang atau dihentikan.

“Nanti kita lihat situasinya, situasi harga minyak, situasi perang. Jadi kita ikuti situasi yang berkembang,” jelasnya.

YouTube player