Premanisme Disebut Hambat Investasi, Kemnaker Tegaskan Bakal Gandeng Polri

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) berencana mengambil tindakan tegas terhadap oknum organisasi masyarakat (ormas) yang terlibat dalam tindakan premanisme yang mengganggu aktivitas pabrik dan investasi di beberapa kawasan industri.

Fenomena premanisme disebut telah menyebabkan kerugian investasi dalam jumlah triliunan rupiah.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) RI, Immanuel Ebenezer Gerungan berencana bertemu dengan Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait masalah ini. Noel, panggilan akrabnya, yakin bahwa Polri dapat menyelesaikan keluhan yang dialami pengusaha di kawasan industri.

“Saya akan menemui Kapolri, secara khusus membicarakan masalah ini. Saya yakin Polri akan memberi respon yang bisa menyelesaikan keluhan kawan-kawan pabrik di kawasan industri. Ini kan soal nasib bangsa,” tegasnya dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat (14/2/2025).

Noel menekankan pentingnya keberadaan negara dalam mewujudkan keamanan berinvestasi di kawasan industri. Dia menyatakan bahwa premanisme dapat menghambat penyerapan lapangan kerja dan harus dihadapi bersama sebagai musuh bersama.

“Jika ada yang mengganggu penyerapan tenaga kerja, itu musuh rakyat, musuh bersama,” katanya.

Kemnaker juga berencana untuk melaporkan hal ini kepada Polisi Republik Indonesia (Polri). Noel menegaskan bahwa tindakan premanisme di kawasan industri harus dihentikan dan menjadi perhatian semua pihak.

Gangguan terhadap operasional pabrik, terutama bila investasi terancam gagal akibat tindakan preman, akan menghambat penyerapan tenaga kerja.

“Kalau lapangan kerja gagal tercipta, kan kita semua yang rugi,” ujarnya.

Perilaku premanisme oleh beberapa Ormas bermula dari pernyataan Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar. Ormas telah sering mengganggu aktivitas pabrik, termasuk dengan melakukan demonstrasi. Upaya melaporkan ke aparat keamanan pun tidak membuahkan hasil.

Sejumlah kawasan industri, seperti di Bekasi, Karawang, Batam, dan Jawa Timur, menjadi sasaran tindakan premanisme oleh Ormas. Kerugian tidak hanya dialami oleh pabrik yang sudah beroperasi, tapi juga mencakup rencana investasi senilai ratusan triliun yang urung dilaksanakan karena ulah preman.

Pernyataan Ketua Umum HKI Sanny Iskandar direspons oleh Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Febri Hendri Antoni Arif.

Kemenperin juga sering mendapat keluhan serupa terkait gangguan premanisme.

Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, mengakui bahwa Pemda Jawa Barat (Jabar) juga sering menerima keluhan serupa dari pelaku industri. Bey menegaskan perlunya keamanan dari tindakan Ormas/preman yang mengganggu aktivitas pabrik.

Deputi Bidang Pengembangan Iklim dan Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Riyatno, meminta para calon investor untuk berdiskusi dengan pihaknya jika menghadapi hambatan investasi akibat perilaku preman.