Pertamina Patra Niaga Sulawesi Raih 2 PROPER Emas dan 3 Hijau oleh KLHK
26/02/2025 09:58
Warga Desa Nunuk Baru, Ahdi (56) juga ikut merasakan manfaat program Reforma Agraria. Ia bercerita kalau sebelum Reforma Agraria hadir di desanya, ia
“Setiap ruang Indonesia harus memiliki nilai ekonomi sekaligus nilai strategis pertahanan,” pungkasnya. Dari jajaran kementerian dan lembaga,
Saat ini, Kebun Anggur Duyu Bangkit telah resmi menjadi Kampung Reforma Agraria binaan Kantor Pertanahan Kota Palu. Wisatawan dari berbagai daerah
Lurah Hargorejo, Bekti Murdayanto, pun menyatakan bahwa Reforma Agraria betul membawa perubahan nyata bagi warganya. Khususnya bagi 100 petani gula
Negara sebenarnya telah mengakui sejumlah peristiwa tersebut sebagai pelanggaran HAM berat, baik melalui Ketetapan MPR di awal reformasi maupun
Sesi pengarahan bagi jajaran di Provinsi Jawa Tengah ini dimoderatori oleh Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) dan Protokol, Shamy Ardian. Turut
Program Kejutan November Pengguna Matic ini berlangsung hingga akhir bulan, dan dapat dinikmati di seluruh jaringan bengkel resmi Yamaha di wilayah
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan di bawah kepemimpinan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman kembali menggencarkan program
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Tim Penggerak PKK Provinsi Sulsel mengedukasi masyarakat terkait cara mencegah infeksi saluran pernapasan, melalui Talk
Melalui kegiatan ini, KP2KP Sengkang berharap kesadaran dan kepatuhan pajak di kalangan aparatur negara, khususnya di Kabupaten Wajo, semakin
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Kabar gembira bagi para pecinta motor bergaya retro-modern. Astra Motor Sulawesi Selatan (Asmo Sulsel) menghadirkan
RAKYAT NEWS, JAWA BARAT – Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, Nur Sricahyawijaya, memberikan
RAKYAT NEWS, MAKASSAR – Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Sulsel, Erwin Sodding, menegaskan bahwa pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH)
Erwin menjelaskan, pemberhentian ASN yang telah divonis berkekuatan hukum tetap merupakan kewajiban administratif, bukan bentuk penghukuman moral.
Sebagai penutup, DPP PMB Sulsel menegaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk tanggung jawab moral organisasi dalam menjaga nama baik
Tinggalkan Balasan