Komisi III DPR Bantah Kabar Penghapusan SKCK : Tidak Benar!

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Kabar yang beredar luas mengenai kebijakan penghapusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh pemerintah ditegaskan oleh Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, adalah tidak benar.

“Menyoroti pemberitaan bahwa Komisi III dan Kemenkumham secara resmi telah memutuskan penghapusan SKCK adalah tidak benar atau hoax,” kata Habiburokhman kepada wartawan, Minggu (13/4/2025).

Habiburokhman juga menyertakan tautan berita yang mengklaim bahwa penghapusan SKCK telah disepakati oleh Komisi III DPR dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Dalam berita tersebut, dikatakan bahwa kedua institusi tersebut telah sepakat untuk menghapus SKCK.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menegaskan bahwa informasi yang beredar tersebut adalah kabar palsu. Dia juga menjelaskan bahwa pencantuman nama Kementerian Hukum dan HAM dalam berita tersebut adalah keliru, mengingat kementerian itu sudah tidak ada lagi dalam struktur pemerintahan Prabowo.

“Komisi III dan Kemenkum tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tersebut dan tidak pernah membuat keputusan tersebut,” katanya.

Selain itu, Habiburokhman menambahkan bahwa saat ini tidak ada kementerian bernama Kementerian Hukum dan HAM seperti yang tercantum dalam judul berita hoaks tersebut.

Dalam Kabinet Merah Putih, kementerian yang ada saat ini adalah Kementerian Hukum (Kemenkum), karena Kementerian Hukum dan HAM telah diubah menjadi tiga kementerian.

“Lagipula saat ini tidak ada Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana tercantum dalam judul berita hoax tersebut. Di Kabinet Merah Putih, yang ada Kemeneterian Hukum (Kemenkum) karena Kemenkumham sudah dikembangkan menjadi tiga kementerian,” sambung Habiburokhman.

Lebih lanjut, Habiburokhman mengungkapkan bahwa hingga saat ini, tidak ada kebijakan yang mengatur penghapusan SKCK.

Ia juga menekankan bahwa masyarakat yang merasa keberatan dengan persyaratan SKCK untuk keperluan seperti melamar pekerjaan atau mendaftar sekolah bisa menyampaikan aspirasi tersebut langsung kepada instansi terkait.