Bantah Amnesti Hasto Bentuk Kesepakatan Politik, Dasco: Tak Ada Kaitannya

RAKYAT NEWS, JAKARTA – Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, membantah bahwa pemberian amnesti kepada kader PDI-Perjuangan, Hasto Kristiyanto, merupakan hasil kesepakatan politik antara Gerindra dan PDI-P.

Hal ini menanggapi instruksi Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri, yang mengajak kadernya mendukung pemerintah saat Kongres di Bali pekan lalu, sehari setelah Hasto dibebaskan.

“Saya pikir tidak ada kaitannya. Karena memang jauh dari sebelum acara di Bali, dalam beberapa pertemuan, Bu Mega sudah menyampaikan juga bahwa program-program yang baik tentunya akan didukung oleh PDI-P,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2025).

Dasco menambahkan bahwa Partai Gerindra menyambut positif dukungan tersebut agar pemerintahan dapat berjalan lancar dan mencapai targetnya. Namun, dukungan bukan berarti tanpa kritik konstruktif.

“Dan kemudian PDI-P juga akan memberikan saran dan masukan untuk beberapa hal yang mungkin belum pas,” ucapnya.

Ia juga mengakui bahwa pemerintah memerlukan pengawasan tidak hanya dari PDI-P, tetapi juga dari partai koalisi dan pihak terkait lainnya.

“Pemerintah itu bukan hanya membutuhkan dari PDI-P. Tapi juga dari partai-partai koalisi tentunya memberikan masukan-masukan apabila kemudian ada program-program pemerintah yang belum maksimal,” jelas Dasco.