Para aktivis juga menuntut pemeriksaan terhadap Sekretaris Daerah Halmahera Timur yang diduga terlibat dalam proses penerbitan izin yang sarat konflik kepentingan. “Negara tidak boleh tutup mata. Kasus ini bukan hanya soal warga adat, tetapi juga soal tata kelola pertambangan yang bermasalah sejak awal,” seru salah seorang koordinator aksi.

Kini, dengan rentetan dugaan pelanggaran mulai dari operasi ilegal, perusakan lingkungan, hingga kriminalisasi warga, konflik di Maba Sangaji telah menjadi sorotan nasional. Publik menanti langkah tegas dari pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan keadilan bagi masyarakat adat dan menindak praktik pertambangan yang merugikan negara.

YouTube player