AHY Minta Pembangunan Hunian Korban Bencana di Sumatra Dipercepat

RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), meminta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pembangunan hunian bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra.

Permintaan tersebut AHY sampaikan dalam rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang.

“Kementerian Perumahan Rakyat kita berharap juga bisa segera mempercepat proses pembangunan rumah,” ujar AHY saat rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Aceh Tamiang, mengutip kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (1/1).

AHY menegaskan, saat ini rumah dengan kategori rusak berat masih menjadi prioritas utama penanganan pemerintah.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa perbaikan rumah rusak ringan juga harus segera dilakukan agar para pengungsi dapat lebih cepat kembali ke rumah masing-masing dan beban di lokasi pengungsian dapat berkurang.

Menurut AHY, percepatan perbaikan hunian tidak hanya berdampak pada pemulihan fisik, tetapi juga pemulihan sosial dan psikologis masyarakat terdampak bencana.

Oleh karena itu, koordinasi lintas kementerian menjadi kunci agar proses pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.

Selain percepatan, AHY menekankan pentingnya kualitas pembangunan kembali rumah warga. Ia mengingatkan agar proses rekonstruksi tidak dilakukan secara asal, melainkan dirancang dengan perencanaan yang matang dan memperhitungkan aspek mitigasi bencana.

“Kita tidak ingin hanya membangun kembali, tetapi membangun lebih baik sekaligus mencegah timbulnya bencana berikutnya,” terangnya.

Dalam kesempatan tersebut, AHY juga meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memastikan kesiapan tata ruang serta ketersediaan lahan, baik untuk relokasi maupun pembangunan perumahan permanen bagi warga terdampak.

“Kementerian ATR/BPN contohnya, harus memastikan tata ruangnya, termasuk juga ketersediaan lahan untuk perumahan masyarakat yang dibangun kembali. Lalu Kementerian Pekerjaan Umum tentu bertugas sesuai dengan fungsinya,” ujarnya.