APBN 2022 Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi

MAKASSAR – Hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo telah menyerahkan DIPA Kementerian/Lembaga serta Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun anggaran 2022 di Istana Negara kepada semua Pimpinan Kementerian/Lembaga dan Gubernur seluruh Indonesia.

APBN 2022 didesain antisipatif, responsif, dan fleksibel sedemikian rupa namun tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian sehingga mampu merespons ketidakpastian kondisi ekonomi kedepan dan mengantisipasi pandemi Covid-19 yang belum juga berakhir.

Rancangan Undang-Undang (RUU) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 telah disepakati bersama antara Pemerintah dan DPR untuk menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR ke-6 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2021-2022.

Ekonomi Nasional 2022 diperkirakan tumbuh pada kisaran 5,0-5,5 persen. Target ini menggambarkan proyeksi pemulihan yang cukup kuat, dengan dukungan pertumbuhan investasi dan ekspor serta tindak lanjut kebijakan pelaksanaan reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi 2022 yang cukup menantang memerlukan usaha maksimal semua pihak untuk mendukung pencapaiannya.

Hal ini tentunya perlu kehati-hatian dan kewaspadaan terutama pada perkembangan Covid-19 yang masih sangat dinamis serta kemampuan kita dalam menyukseskan Program PEN dan protokol kesehatan (booming Covid19 bulan Juli jangan sampai berulang). Pemerintah diharapkan fokus untuk terus melindungi keselamatan masyarakat dalam menghadapi risiko Covid-19 yang masih penuh ketidakpastian. Pengendalian pandemi menjadi fokus utama dan terus diperbaiki.

Selain tingkat pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5,2 persen asumsi indikator ekonomi makro lainnya yang digunakan adalah inflasi yang dijaga pada tingkat 3 persen dimana laju inflasi 2022 diperkirakan akan mengalami penguatan seiring meningkatnya permintaan masyarakat, nilai tukar rupiah bergerak pada kisaran Rp14.350 per USD.

Namun, Pemerintah dan otoritas moneter akan terus mewaspadai potensi tekanan pasar keuangan global akibat upaya normalisasi kebijakan Pemerintah AS seiring dengan pemulihan ekonomi AS yang diprediksi akan lebih cepat dari perkiraan. Di samping itu suku bunga SUN 10 tahun ditetapkan 6,8 persen, Harga minyak mentah Indonesia 63 USD/barel, Lifting minyak bumi 703 ribu barel/hari dan Lifting gas 1.036 ribu barel setara minyak/hari.

Selain indikator ekonomi tersebut diatas, APBN 2022 juga menetapkan target indikator kesejahteraan sosial berupa: Tingkat pengangguran 5,5-6,3 persen, Tingkat kemiskinan 8,5-9,0 persen, Ketimpangan (rasio gini) 0,376-0,378, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,41-73,46, Nilai Tukar Petani (NTP) 103-105 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) 104-106.

Penetapan target di atas tentu bukan tanpa pertimbangan, hal ini dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan Ekonomi nasional yang tumbuh 3,51 persen secara year on year (yoy) pada periode Juli-September 2021. Adapun, sepanjang Januari-September, ekonomi tumbuh 3,24 persen (c to c). Kemudian, proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2022 yang diperkirakan berada di angka 4,4 persen, serta melejitnya harga komoditas akibat pulihnya permintaan dunia, diyakini akan turut menggerek konsumsi dan investasi.

Pada tahun 2022, Pemerintah merencanakan kebijakan fiskal yang tetap ekspansif guna mendukung percepatan pemulihan sosial-ekonomi, namun juga konsolidatif untuk menyehatkan APBN dengan penguatan reformasi struktural.

APBN 2022 fokus pada enam kebijakan utama: Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing. Keempat, melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antar daerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

Dalam menstimulasi perekonomian dan target pembangunan, postur APBN 2022 meliputi pendapatan negara direncanakan sebesar Rp1.846,1 triliun dan belanja negara sebesar Rp2.714,2 triliun, sehingga defisit Rp868 triliun atau 4,85 persen dari PDB. Secara bertahap, defisit APBN akan diturunkan dari 6,14 persen pada tahun 2020 menjadi 5,7 persen dari PDB pada tahun 2021, dan untuk tahun depan 4,85 persen dari PDB.

Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana dengan Ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel). Pertumbuhan ekonomi Sulsel triwulan III 2021 sebesar 3,24 persen (yoy). Dari sisi produksi, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tercatat tumbuh paling tinggi. Namun jika dilihat dari kontribusi terhadap pertumbuhan secara keseluruhan, maka sumber pertumbuhan paling besar berasal dari sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Dengan share sebesar 24,52 persen, sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang 1,32 persen terhadap angka pertumbuhan ekonomi Sulsel. Sedangkan dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi didukung oleh kenaikan pada komponen Ekspor Barang dan Jasa yang tumbuh 10,73 persen (yoy), disusul kinerja Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang naik 5,45 persen (yoy).

Ekspansi belanja pemerintah sejatinya tidak hanya memberikan efek pada komponen PKP, namun juga berdampak positif pada komponen PMTB dan Konsumsi Rumah Tangga baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan kedua komponen tersebut tercatat menjadi dua sumber pertumbuhan terbesar dengan kontribusi masing-masing sebesar 1,21 persen dan 1,12 persen (yoy).

Kerja keras APBN dan APBD dengan menjalankan kebijakan countercyclical bersama dengan bauran berbagai kebijakan pemerintah yang lain, menopang pelemahan ekonomi akibat serangan gelombang kedua Covid19 pada Juli sehingga ekonomi Sulsel tercatat tetap tumbuh positif. Kondisi ini juga didukung oleh inflasi yang terkendali pada angka 1,62 persen (yoy).

Beberapa indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perbakan. Tingkat kemiskinan Sulsel periode Maret 2021 tercatat 8,78 persen dengan tingkat ketimpangan pendapatan masyarakat yang terpotret dari Rasio Gini Maret 2021 sebesar 0,382. Kondisi ketenagakerjaan Sulsel terpantau membaik, walaupun belum sepenuhnya pulih dari dampak pandemi.

Tingkat Pengangguran Terbuka Sulsel secara gradual menunjukkan perbaikan dimana pada periode Agustus 2021 tercatat 5,72 persen. Kesejahteraan petani yang tampak dari Nilai Tukar Petani tercatat masih rendah dengan rata-rata triwulan III sebesar 98,37 naik tipis dari kondisi triwulan II yang tercatat 98,30. Sementara kesejahteraan nelayan terpantau semakin baik terlihat dari rata-rata Nilai Tukar Nelayan selama triwulan III 2021 sebesar 108,61.

Secara keseluruhan, tren ekonomi Sulsel terus bergerak menuju target. Secara kumulatif pertumbuhan ekonomi Sulsel lebih tinggi dibandingkan capaian nasional, walaupun masih membutuhkan effort yang lebih kuat untuk meraih target yang diharapkan tumbuh 6,10 persen (yoy). Inflasi yang terkendali turut berkontribusi terhadap perbaikan kondisi kesejahteraan masyarakat Sulsel. Seluruh indikator kesejahteraan tercatat berhasil memenuhi target RKPD Provinsi Sulsel Tahun 2021 dengan capaian yang lebih baik dari capaian nasional, kecuali pada indikator NTP. Target NTP dalam RKPD Provinsi Sulsel disasar mencapai 105,82 dan rata-rata capaian NTP nasional selama triwulan III 2021 tercatat 104,61.

Capaian indikator makroekonomi dan kesejahteraan masyarakat Sulsel tidak lepas dari program pemerintah yang tertuang dalam APBN maupun APBD. Dari sisi APBN saja, realisasi pendapatan APBN hingga akhir triwulan III 2021 mencapai Rp7,99 triliun atau 61,23 persen dari target Rp13,06 triliun. Jumlah tersebut mengalami peningkatan 0,42 persen (yoy). Sedangkan dari sisi Belanja Negara, komponen Belanja Pemerintah Pusat tercatat mengalami ekspansi 8,69 persen dengan realisasi Rp12,98 triliun dari pagu Rp20,22 triliun. Penurunan pada komponen Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar 13,17 persen (yoy) dengan realisasi 21,76 triliun dari pagu Rp30,53 triliun menyebabkan Belanja Negara secara keseluruhan terkontraksi sebesar 6,11 persen (yoy).

Dalam mempertahankan tren positif perbaikan ekonomi ini tentu banyak upaya yang dapat kita lakukan secara bersama baik di tingkat Regional maupun tingkat Nasional. Di regional Sulsel, upaya menjaga tren positif pertumbuhan salah satunya adalah dengan meningkatkan sektor-sektor unggulan pengungkit pertumbuhan, misalnya melalui pengembangan Rumput Laut dan Padi sebagai komoditas unggulan daerah Sulsel.

Dengan jumlah produksi rumput laut terbesar di Indonesia, Sulsel memiliki potensi yang besar untuk menjadikan pengembangannya sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, guna mendukung program strategis nasional untuk menjadikan Sulsel sebagai lumbung pangan nasional, maka pengembangan komoditas Padi juga perlu menjadi perhatian pemerintah.

Disisi lain dukungan kepada UMKM juga menjadi perhatian besar karena selain merupakan kelompok rentan terhadap dampak pelemahan ekonomi, sektor UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian Sulsel. Karena itu berbagai program bantuan perlu dilakukan antara lain berupa ketersediaan akses jasa keuangan dengan mudah, murah, dan aman bagi pelaku usaha. Selain itu, program yang didorong juga memberikan keterbukaan semua layanan keuangan khususnya bagi pelaku UMKM dan masyarakat di daerah, juga melakukan pendampingan dengan pola hilirisasi pelaku UMKM sehingga mampu mandiri dari segi pembiayaan, branding produk, iklan, pemasaran dan bahkan digitalisasi produk UMKM.

Dengan demikian, dukungan UMKM diharapkan mampu mengakselerasi pemulihan ekonomi. Terakhir tentunya yang terpenting dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ini adalah kesuksesan menjalankan program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC PEN) sehingga penerapan PPKM tidak akan berpengaruh besar terhadap tren pertumbuhan ekonomi.

APBN 2022 Momentum Menjaga Pertumbuhan Ekonomi ditulis oleh Kakanwil DJPb Sulawesi Selatan, Syaiful.