Catar HAM, 4 Poin Desakan Bakornas LKBHMI PB HMI

JAKARTA – Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia dan HAM, Badan Koordinasi Nasional
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI) PB HMI mendesak Pemerintahan Jokowi agar menyelesaikan kasus dugaan pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia.

Hal tersebut disampaikan melalui Siaran Pers BAKORNAS LKBHMI PB HMI “REPRESIFITAS DAN KEJAHATAN KORUPSI ADALAH PELANGGARAN HAM, Menyayat Hati Rakyat Indonesia Di Tengah Kondisi Covid-19” sebagai Catatan Hari Anti Korupsi dan HAM (Catar HAM), Jumat (10/12/2021).

Baca Juga : Bakornas LKBHMI PB HMI: Kejahatan Korupsi adalah Pelanggaran HAM

Berikut 4 Poin Desakan Bakornas LKBHMI PB HMI terhadap Pemerintahan Jokowi terkait Kasus korupsi dan Hak Asasi Manusia :

1. Pemberantasan Tipikor

Presiden agar segera merealisasikan komitmen politiknya dan tidak tebang pilih dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi dan segera menyelesaikan tunggakan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan yang terjadi masa kini di Indonesia;

2. Evaluasi Kinerja Jaksa Agung

Bakornas LKBHMI PB HMI juga mendesak Presiden agar mengevaluasi kinerja Jaksa Agung untuk segera menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat secara transparan dan berkeadilan dengan melibatkan unsur masyarakat sipil sebagai penyidik ad hoc sebagaimana amanat Pasal 21 UU 26/2000 tentang Pengadilan HAM;

3. Evaluasi Kinerja Kapolri

Presiden agar mengevaluasi kinerja Kapolri dalam sistem penanganan unjuk rasa secara nasional agar citra dan marwah Polri sebagai pengayom dan pelindung masyarakat tetap terjaga sebagaimana amanat konstitusi dan UU Polri;

4. Tindak Tegas Pelaku Kekerasan oleh Oknum Polri

Bakornas LKBHMI PB HMI juga mendesak agar Kompolnas RI, Propam Polri dan Bareskrim Polri untuk mengevaluasi, mengusut tuntas dan menindak tegas pelaku kekerasan oleh anggota Polri saat penanganan
aksi unjuk rasa oleh mahasiswa dan masyarakat.

Empat poin tersebut tidak terlepas dari peran Bakornas LKBHMI PB HMI sebagai bagian dari civil society yang konsen pada penegakan hukum dan pemajuan hak asasi manusia yang berkeadilan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Bakornas LKBHMI PB HMI, Syamsumarlin mengatakan, pihaknya mencatat komitmen
penyelesaian kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu oleh Presiden Jokowi sepertinya hanya menjadi janji manis pelipur lara, digaungkan dan menjadi komoditi saat momentum politik Pilpres.

“Hingga akan berakhirnya dua periode kepemimpinannya, tunggakan kasus dugaan pelanggaran HAM berat tersebut masih menemui jalan buntu, tak kunjung dituntaskan,” katanya melalui siaran pers, Jumat (10/12/2021).

LKBHMI juga mencatat maraknya aksi kekerasan oleh aparat kepolisian dalam penanganan penyampaian pendapat di muka umum di berbagai daerah.

Beredar puluhan video yang mempertontonkan brutalitas anggota Polri terhadap demonstran. Cita Polri menuju Presisi dan Reformasi Institusi Polri menjadi redup apabila wajah represifitas tersebut tetap dibiarkan.

Beberapa kasus kekerasan tersebut mandek dituntaskan secara tegas oleh Polri, baik pemberian sanksi pidana maupun sanksi etik terhadap pelaku.

Menurutnya, keadilan hanya menjadi bayang semu bagi korban kekerasan tersebut, diantaranya yang dialami oleh Dosen UMI Makassar, Moch. Andry Wikra Wardhana Mamonto saat aksi penolakan RUU Omnibus Law Cipta Kerja di Makassar hingga saat ini mandek di tangan penyidik Polri.

“Penggunaan kekerasan oleh Polri dalam penanganan unjuk rasa di berbagai daerah, bukanlah hal yang
pertama kali terjadi sehingga masalah ini harus dipandang masalah krusial yang bersifat kelembagaan, dibutuhkan evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, mulai dari sistem pendidikan dan pelatihan anggota Polri hingga pada Pengawasan dan Penindakan yang Tegas,” kata Syamsumarlin.

Bakornas LKBHMI PB HMI akan membentuk Tim Advokasi Khusus untuk melakukan investigasi menyeluruh dalam rangka penegakan hukum dan HAM yang berkeadilan. Langkah ini juga sebagai upaya pelibatan dalam controlling proses penegakan hukum kasus kekerasan dalam penyampaian aspirasi/pendapat di muka umum.