Sosialisasi Verval, Dinsos Bulukumba Perbaiki Data Warga Miskin

BULUKUMBA –  Sebelum Tim Verifikasi dan Validasi (Verval) DTKS turun ke lapangan, pihak Dinsos terlebih dahulu melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan terkait teknis pelaksanaan. Bukan hanya DTKS yang divalidasi, namun juga data penerima BPJS Kesehatan dari skema Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBD.

Baca juga:Andi Utta, Ajak Masyarakat Bulukumba Bersatu Bangun Daerah

Sosialisasi Verval yang terakhir dilaksanakan di Aula Kantor Camat Gantarang, Sabtu (11/02/2022).

Kepala Dinas Sosial, Andi Mappiwali mengatakan, sosialisasi telah berakhir di semua kecamatan, selanjutnya pihaknya akan mengawal verifikasi dan validasi di tingkat desa dan kelurahan.

“Jadi kan nanti ada Musdes dan Muslu. Di situ nanti akan hadir kepala desa, kepala dusun, BPD, Babinsa, Bhabinkamtibmas dan tokoh masyarakat,” katanya.

Melalui Musdes, akan dibacakan apakah yang bersangkutan layak atau tidak agar nanti diusulkan untuk dikeluarkan dari bantuan sosial jika tidak layak menerima.

“Seperti temuan BPK sekitar 16.000 lebih BPJS, di situ ada yang dibayarkan dobel, meninggal, pindah tempat dan tidak sesuai NIK,” ujarnya.

Olehnya ia berharap, setelah pendataan DTKS dan PBI APBD ini, tak ada lagi ditemukan hal-hal seperti itu yang berakibat pengembalian.

Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Bulukumba, Besse Nasriana Djabbar mengatakan, data PKH berkiblat pada DTKS.

“Kami di PKH tidak pernah mengusulkan. Tapi data diambil dari DTKS. Rujukan data untuk penerima PKH dari DTKS. Jadi bukan pendamping PKH yang mendata,” kata Besse.

Ia menjelaskan, pendamping PKH juga tidak melakukan verifikasi data. Namun, ketika data DTKS sudah masuk, maka pendamping PKH juga turun langsung melihat kondisi di lapangan.