Sebaliknya, mungkin saja status Hak Angket hanya sampai di situ. Tetapi perlu digarisbawahi bahwa penggunaan Hak Angket mengingatkan kembali akan pentingnya check and balance di dalam sebuah pemerintahan, sehingga patut diapresiasi. Ke depan, seorang Gubernur jangan lagi mempersepsikan diri sebagai penguasa tunggal daerah. Karena fakta-fakta pelanggaran yang terungkap di sidang angket, mampu meluluhlantakkan citra diri seorang Gubernur yang demikian hebat, sekaligus menelanjangi jati diri seorang Wakil Gubernur yang bekerja untuk pemilik modal.

Publik berharap peristiwa angket ini dapat menjadi kekuatan baru bagi Gubernur agar dapat merengkuh kembali semua yang menjadi wewenangnya untuk memenuhi sumpah jabatanya. Mengabdi kepada kepentingan rakyat, bukan kepada kepentingan pemodal.

Kira-kira demikian hikayat yang akan terus dituturkan di negeri itu, Republik Amnesia. (*)