Berikut ini gambaran APBD di wilayah Sulsel dan dukungan TKDD s.d 31 Maret 2022, Realisasi Pendapatan APBD Sulsel s.d 31 Maret 2022 sebesar Rp7,89T didominasi oleh komponen TKDD sebesar Rp7,04T, hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Sulsel.

Realisasi Belanja APBD Sulsel s.d 31
Maret 2022 sebesar Rp3,44T didominasi oleh komponen Belanja Pegawai sebesar Rp2,48T disusul kemudian Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp504,4M, hal ini menunjukan bahwa kegiatan kegiatan masih di dominasi kegiatan operasional.

Komposisi penyaluran TKDD di dominasi oleh penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU)sebesar Rp5,69T atau 88 persen digunakan untuk horizontal mismatch
(pemerataan wilayah). Penyaluran Dana Desa mencapai Rp 290,95M atau 13,74 persen (40% alokasi pagu digunakan untuk BLT), Kabupaten Barru dan Sidrap sampai dengan triwulan I telah 100%
menyalurkan Tahap I dan BLT.

Secara nominal, penyaluran TKDD triwulan I 2022 lebih rendah dibandingkan periode yang sama di tahun 2021, sedangkan secara prosentase dari pagu/alokasi penyaluran TKDD Triwulan I 2022 lebih baik. Penyaluran TKDD s.d. 31 Maret 2022 sebesar 23,87% terhadap total Alokasi TKDD 2022
berdasarkan pagu awal (Perpres 104), capaian ini lebih tinggi dibandingkan TA 2021 sebesar 23,36%.

Penyaluran DBH lebih rendah karena pada bulan Maret 2021 terdapat percepatan penyaluran Kurang Bayar DBH. Penyaluran DAU lebih tinggi dikarenakan kepatuhan daerah dalam menyampaikan persyaratan.

DAK Fisik belum terdapat penyaluran dikarenakan pemda belum menandatangani kontrak sebagai syarat salur Tahap I dan Jukops bidang infrastruktur (jalan, air, minum, irigasi, sanitasi dan permukiman) masih dalam proses penetapan. Penyaluran DAK Nonfisik turun karena perlambatan
penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah (TPG) dan Tunjangan Khusus Guru ASN di Daerah Khusus. Penyaluran Dana Desa lebih rendah karena penetapan APBDes oleh Pemda dan proses penetapan KPM penerima BLT Desa oleh pemerintah desa.