Kinerja APBN Sulsel TRIWULAN I Tahun 2022

Kinerja perpajakan daerah APBD 2022 masih rendah sehingga perlu terus dioptimalkan.

Realisasi Pajak Daerah baru mencapai 11,57 % dari target Rp11,08T sehingga pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali potensi pajak daerah. Pemda masih perlu terus didorong untuk
mengoptimalkan potensi PAD yang dimiliki agar ketergantungan terhadap TKDD dapat dikurangi.

Pemerintah akan terus berkomitmen untuk mendorong daerah mengoptimalkan PAD dan meningkatkan kemandirian fiskal daerah (local taxing power) melalui pelaksanaan UU 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Kinerja Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Triwulan I tahun 2022 lebih baik
dibandingkan periode yang sama tahun 2021 yakni terdapat peningkatan sebesar 42,37%, sedangkan Kredit Ultra Mikro (UMI) lebih rendah yakni terdapat penurunan sekitar 66,48%.

Kinerja Pendapatan: Pendapatan Dalam Negeri Triwulan I 2022 Wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut: Realisasi pendapatan negara tumbuh 13,09 persen, kontribusi pertumbuhan tertinggi terdapat pada Bea Keluar/Pungutan Ekspor karena meningkatnya komoditi ekspor.

Pajak Penghasilan sebesar Rp1,32T memiliki kontribusi tertinggi terhadap total pendapatan negara hal ini disupport oleh sektor perdagangan besar (PPH Ps 25,29 Badan), Program PPS (Capaian PPh sebesar Rp104,4 milyar),
Sektor Pertambangan (tambang nikel), & Sektor Pertanian (kelapa sawit).

PNBP terkontraksi 6,77 persen diakibatkan oleh turunnya penerimaan BLU jika dibandingkan dengan periode yg sama tahun lalu disebabkan oleh dari total 13 BLU terdapat 7 BLU berdegarak di sektor kesehatan yang mengalami
penurunan pendapatan.

Sementara itu, Kinerja Belanja APBN Triwulan I 2022 di wilayah Sulawesi Selatan sebagai berikut: Belanja Pemerintah Pusat terkontraksi 12,19% (YoY) karena beberapa satker besar masih dalam proses pengdaan barang dan jasa. Belanja TKDD terkontraksi 2,21 % (YoY), realisasi Dana Desa lebih rendah terjadi karena Beberapa Pemda belum mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa karena masih dalam proses penetapan APBDes sebagai syarat salur tahap I.