Sulawesi Selatan, Rakyat News | Sekitar 700 Ratusan masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Toraja menggugat (AMTM) PLTA Malea menggelar aksi unjuk rasa di Depan Kantor Pusat PLTA Malea dan Kantor DPRD Kab Tana Toraja. Masyarakat mendesak agar aktivitas pembangunan PLTA malea dihentikan.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi ketegangan antara massa aksi dan pihak kepolisian ketika masyarakat memaksa dan menggeledah Kantor Malea karena pimpinannya tidak menemui masyarakat.

“Kami meminta PLTA malea menghentikan aktivitas pembangunan karena masyarakat sudah merasa sangat diresahkan dari dampak pembangunan, baik dampak lingkungan serta adanya situs budaya yang dirusak dan dihancurkan yang oleh masyarakat Toraja disebut Sapan Deata,”ucap Boron selaku Jenlap.

Ketua Format dalam orasinya mengatakan, Malea telah melakukan pelanggaran berat. “Pengelolaan lingkungan sangat buruk. Dimana limbah seperti oli, material galian, besi-besi, sisah semen dibuang langsung ke sungai sa’dan dimana PLTA malea memang belum memiliki tempat penampungan limbah B3 dan kolam pengendapan,”tegas Heriadi.

Baca Juga:
HUT Tana Toraja, Sekda Jufri Tekankan Jaga Tradisi di Tengah Perubahan Zaman
Pilkada 2024 : Daftar Kekayaan Fantastis Calon Kepala Daerah Sulawesi Selatan
Andi Nurul Izzah Asal Soppeng Wakili Sulawesi Selatan di Duta Budaya Indonesia

“Ini jelas mencemari lingkungan dan melanggar UU 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan peraturan pemerintah No. 101 Tahun 2014 tentang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun,”sambungnya.

Ia menambahkan, kami menduga kuat ada persekongkolan antara pemerintah, DPRD dan PLTA Malea karena melakukan pembiaran terhadap kejahatan lingkungan yang jelas sangat mengancam kehidupan masyarakat dari hulu ke hilir.

Oleh karena itu kami meminta kepada DPRD, Pemerintah dan PLTA Malea untuk menghentikan aktivitas pembangunan Malea atau kami akan melakukan pemboikotan (penutupan paksa) dimana sudah 1 Minggu terakhir ini masyarakat sudah melakukan penutupan.

Zem Ziratoki, seorang warga mengatakan bahwa Malea harus bertanggungjawab atas semua masalah yang ditimbulkan, melakukan pemulihan lingkungan hidup, kembalikan situs budaya yang dirusak, ganti rugi lahan yang dirusak, melakukan perbaikan infrastruktur, normalisasi mata air bersih akibat pembuatan terowongan, dan lain-lain.