Dalam rapat ini disampaikan kemungkinan untuk menggunakan data desil 1 yang telah disusun secara bersama antara TNP2K, BKKBN, Ditjen Dukcapil, Kemenko PMK dan pihak-pihak terkait lainnya yang dijadikan dasar kepala daerah untuk memverifikasi dan validasi lebih lanjut kemudian ditetapkan melalui SK Kepala Daerah.

Dirjen Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh dalam kesempatan lain mengungkapkan, bahwa pihaknya akan bekerja dengan semaksimal mungkin dalam hal pemadanan data miskin ekstrem dengan data kependudukan di Dukcapil.

Hal tersebut juga senada arahan Mendagri Tito Karnavian, pengentasan kemiskinan ekstrem ini harus menjadi perhatian bersama. Pengerjaannya pun harus bersifat kolaboratif agar sasaran bisa tepat dan maksimal.

Baca Juga : Tentang Data Pemilih, KPU Gunakan Pendekatan Satu Pintu Lewat Dukcapil Kemendagri

Nonton Juga