MAKASSAR – Kepala Bidang Humas IKP Diskominfo-SP Provinsi Sulsel, Sultan Rakib, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait penerapan Kurikulum Cek Fakta dan Literasi Berita untuk Publik Melawan Mis/Disinformasi, di Hotel Royal Bay Makassar, pada Jumat (1/7/2022).

Baca Juga : Penutupan MTQ Bone Dihadiri Wabup Lutra

Kegiatan yang dicanangkan oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sulawesi Selatan bekerja sama dengan Cek Fakta, Internews dan Google News Initiative ini digelar dengan tujuan untuk memerangi penyebaran berita palsu atau hoax. Selain itu, mendorong penerapan pembelajaran Cek Fakta dan Literasi Berita ke dalam kurikulum sekolah, hingga merumuskan peta jalan (road map) kolaborasi dan adaptasi kurikulum Cek Fakta dan Literasi Berita di sekolah sebagai bagian dari upaya mengkampanyekan gerakan melawan hoax di lingkungan pendidikan.

Sultan Rakib, dalam sambutannya mengatakan, bahwa  jika menyangkut hoks, ketika berbicara masalah hoax, dampak terburuk yang paling sering dirasakan oleh pemerintah.

“Karena semua kebijakan yang ditempuh atau dikeluarkan oleh pemerintah, ada saja pihak yang melakukan upaya-upaya untuk men-downplay kebijakan tersebut, sehingga berimbas pada tidak bisa berakselerasinya kebijakan tersebut. Kalau hanya sebatas men-downplay ataupun mengkritik, itu tidak ada masalah, terkadang bahkan ada pihak-pihak yang ketika kita mengatakan A tetapi yang tersebar malah Z, itu lebih parah lagi dan sudah masuk kategori hoax. Betapa berbahayanya hoax itu, sehingga berdampak besar bagi perkembangan dan akselerasi kebersatuan kita menuju perubahan Indonesia yang lebih baik”, katanya.

Ia menjelaskan bahwa langkah AMSI sebagai upaya menyadarkan masyarakat, khususnya dalam dunia pendidikan adalah sebuah langkah yang tepat.

“Karena di dunia pendidikan inilah bisa kita ubah (mindset), kita bisa kenalkan sesuatu dimulai dari dunia pendidikan. Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan sebaiknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga seperti ini guna meningkatkan encourage para tenaga pendidik dan peserta didik supaya dapat melakukan verifikasi terhadap berita-berita yang beredar”, jelasnya.

Baca Juga : Pemerintah Lutra gelar FGD Tindak Lanjuti Perda

Menurutnya, ada dua hal yang harus dimiliki oleh masyarakat untuk memerangi hoax, yaitu encourage dan effort.

“Dorongan, rasa ingin tahu terhadap kebenaran suatu informasi. Kalau sudah ada dorongan dalam diri, maka selanjutnya yang harus dimiliki adalah usaha, misalnya verifikasi melalui google, verifikasi domainnya sah atau tidak”, tambahnya.

Sultan Rakib juga mengatakan, langkah FGD yang dilakukan tersebut sebagai bagian dari peningkatan upaya pencegahan hoax.

“Albert Einstein pernah berkata, kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita dengan pemikiran yang sama ketika kita menciptakan masalah tersebut. Tahun ini dengan masalah yang sama, dengan penetrasi yang sama di tahun depan, maka masalah yang sama akan terus muncul. Kita harus naik level, jadi kalau level hoaxnya tinggi, maka taktisnya juga harus lebih tinggi”, pungkasnya.

Sementara itu, Ketua AMSI Sulawesi Selatan, Herwin Bahar mengungkapkan, penting bagi FGD tersebut untuk menghadirkan berbagai peserta yang mewakili guru, pemerhati pendidikan, dosen, Kementerian Agama,serta peserta lintas agama.

“Karena masalah mis/disinformasi ini sebenarnya bisa mengena semua kalangan, sehingga butuh banyak referensi yang nantinya dapat menyatukan persepsi”, ungkap Herwin.

Ia berharap dengan adanya kegiatan FGD tersebut dapat membuka mindset para peserta yang hadir.

“Nantinya ke depan bisa menularkan hal-hal positif kepada dunia pendidikan”, harapnya.

Sekjen AMSI, Wahyu Dhyatmika (Komang) menjelaskan, pencegahan peredaran hoaks seyogyanya adalah tanggung jawab bersama.

“Hoaks hanya bisa diperangi jika kita bersama-sama. Ini bukan sekadar tanggungjawab media atau pemerintah saja,” katanya.

Baca Juga : Anggota Komisi IX DPR RI Gandeng Konsultan Optimalkan Pelayanan Kesehatan