Selain itu, dirinya menekankan pentingnya koordinasi dan keterlibatan komponen Kemendagri dalam mendukung pelaksanaan kegiatan yang sifatnya multisektor, seperti penanganan stunting. Dalam penanganan itu, Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Pembangunan Daerah (Bangda) yang berperan sebagai IA perlu melakukan kajian stunting yang didukung Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN).

Bachril berharap, melalui Lokakarya ini dapat tersusun kerangka kerja yang menyeluruh, baik di tingkat pusat maupun daerah dalam mengatasi berbagai persoalan. Selain itu, dapat menyepakati solusi penanganan melalui proses pembelajaran (piloting) di daerah.

“Diharapkan juga agar ada persiapan yang matang sebelum technical meeting, yang direncanakan akan diselenggarakan pada tanggal 25 Agustus 2022 di Jakarta,” tandas Bachril.

Adapun program ERAT merupakan kerja sama antara Kemendagri dengan USAID untuk memberikan manfaat dari aspek tata kelola lokal yang efektif, melalui koherensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, program ini juga untuk meningkatkan kinerja pemberi layanan dan alokasi anggaran yang lebih efektif.

Program ini dilaksanakan di 30 kabupaten/kota yang tersebar di 6 provinsi, di antaranya Sumatera Utara, Banten, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Kalimantan Barat.

Guna memberikan pemahaman kepada para peserta Lokakarya, Kemendagri dan USAID menghadirkan dua narasumber, yakni Pakar Desentralisasi Djohermansyah Djohan yang membawakan materi tentang collaborative governance untuk perbaikan desentralisasi dan otonomi daerah. Narasumber lainnya, yakni Pakar Kebijakan Publik Muchlis Hamdi yang menyampaikan materi mengenai desentralisasi dan pelayanan publik.

Sebagai tambahan informasi, Lokakraya tersebut turut dihadiri Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kemendagri yang hadir secara virtual, Kapus Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kewilayahan, Pemerintahan Desa, dan Kependudukan BSKDN, perwakilan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri, Ditjen Bina Bangda, serta Ditjen Bina Keuangan Daerah (Keuda).