RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Koalisi Perjuangan Pemuda Mahasiswa (KPPM) menuntut pengusutan menyeluruh terhadap dugaan korupsi pembangunan pengamanan pantai (Talud) di Kabupaten Takalar dalam sebuah aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Jumat, 18 Agustus 2023.

 

Wahid selaku Jenderal lapangan, yang memimpin aksi unjuk rasa tersebut, menyerukan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan agar meningkatkan progres dalam penyelesaian sejumlah kasus di wilayah tersebut, terutama di Kabupaten Takalar.

 

“Proyek senilai kisaran 4 miliar rupiah diduga terjadi ketidaksesuaian antara fisik pengerjaan dan anggaran yang telah dialokasikan. Kasus ini harus mendapatkan perhatian serius dan diutamakan oleh Kejaksaan Tinggi Sulsel,” ujar Wahid.

 

Wahid juga mengungkapkan hasil investigasi lapangan yang menunjukkan bahwa laporan kemajuan pembangunan pengamanan pantai tersebut seolah-olah mencapai 100% pada bulan Desember 2022, namun fakta lapangan mengindikasikan bahwa proyek tersebut baru mencapai kisaran 70% dari yang dijanjikan.

 

Sementara itu, Koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Mujahidin, mengungkapkan bahwa dirinya menduga jika terdapat upaya pemangkasan anggaran oleh sejumlah pihak tertentu yang terlibat terkait dalam kasus ini.

 

“Kami menduga ada upaya pemangkasan anggaran proyek yang melibatkan beberapa pihak, termasuk kontraktor, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maupun Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Takalar,” tuturnya.

 

Selain itu, Mujahidin juga menjelaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kasus ini seharusnya diperiksa secara terbuka, dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan diharapkan menggelar konferensi pers terkait perkembangan kasus ini.

 

Setelah beberapa jam berorasi secara bergantian, Wahid mengumumkan niatnya untuk membuat laporan resmi terkait kasus ini kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Ia juga menjelaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi, mereka akan kembali menggelar aksi unjuk rasa dengan massa yang lebih besar.