MAKASSAR – Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 digelar di Aula Lagaligo Kantor Bupati Luwu Utara, pada Senin (12/9/2022).

Baca Juga : BPKP Sulsel Entry Meeting Pasca Audit Seluruh PKS

Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten Luwu Utara, Suaib Mansur melaporkan bahwa rapat koordinasi yang dilaksanakan ini merupakan moment untuk mengevaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2022.

“Menyamakan persepsi sekaligus sebagai ajang untuk membangkitkan semangat kita untuk peduli dan fokus pada permasalahan daerah ini,” katanya.

Tujuan dari pelaksanaan rakor ini adalah untuk melaporkan progres pelaksanaan penaggulangan kemiskinan tahun 2022 kepada bupati selaku penanggung jawab.

“Untuk mendapatkan informasi terkait dukungan data oleh BPS melalui kegiatan regsosek dalam penanggulangan kemiskinan,” ujarnya.

Untuk menyamakan persepsi, tindakan dan dukungan semua pihak sesuai kapasitas masing-masing serta menggali permasalahan dalam pelaksanaan penaggulangan kemiskinan dan menemukan solusi.

“Kemiskinan secara garis besar terdiri atas 2 (dua) strategi, yaitu : pengurangan beban pengeluaran dan Peningkatan pendapatan warga miskin melalui pemberdayaan dan peningkatan kapasitas,” ucapnya.

Bupati Luwu Utara, Indah Putri Indriani mengatakan perlu mengevaluasi skpd jangan sampai tidak mengetahui program data DTKS, karena ada angka rill yang harus kita intervensi.

“Ada kondisi nasional dan global yang kita hadapi yaitu kenaikan harga bbm diikuti oleh angka kemiskinan yang juga memicu kenaikan inflasi. Dari 34 provinsi hanya ada lima provinsi yang dibawa inflasi bahkan sulsel sudah berada di angka 7% dan ini warning,” paparnya.

Ia bersyukur di wilayah Luwu Raya data inflasi per bulan Agustus berada di dalam kondisi terkendali yaitu 3-4% dan rata-rata daerah disulsel inflasinya 5% ini menjadi warning bagi kita.

“Sebagian penyebab inflasi disektor pangan, tetapi untuk kabupaten Luwu Utara masih mencukupi apalagi di daerah kita baru saja panen raya, dan kontribusi harga pangan pada kemiskinan itu sekitar 74% dan relatif terkendali,” katanya.

Rakor rutin seperti ini penting untuk mengevaluasi apa-apa yang harus kita lakukan sebelum SK penerima bantuan program dari DTKS.

“Kita ingin setiap bantuan yang kita berikan betul-betul menyentuh masyarakat berpenghasilan rendah,” pungkasnya.

Rakor ini diikuti oleh sekitar 45 peserta yang berasal dari unsur anggota DPRD, Pimpinan Perangkat Daerah yang juga merupakan TKPK Kabupaten beserta Kasubag Perencanaan masing-masing, Camat se Kabupaten Luwu Utara, BPS Luwu Utara, dan seluruh anggota sekretariat TKPK Kabupaten.