RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Koalisi Lawan Reklamasi (Kawal) Pesisir bersama warga Pulau Lae-lae gelar aksi penolakan reklamasi di hadapan Kantor DPRD dan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel). pada Senin, 4 September 2023. Peralihan jabatan Gubernur Sulsel menjadi landasan aksi yang digelar tersebut.

Hal itu merupakan aksi bersama pernyataan sikap terhadap rencana reklamasi pesisir Pulau Lae-lae. Berbagai kegiatan telah dilakukan mulai dari aksi respon cepat, penghadangan, parade laut, Festival Pulau dan aksi di depan Kantor DPRD dan Gubernur Sulsel yang telah berlangsung sebanyak tujuh kali sejak Februari 2023 lalu.

“Aksi kali ini mempertegas bahwa siapapun yg menjadi gubernur, warga Lae-Lae tetap pada satu suara menolak keras Reklamasi Pulau Lae-Lae,” ujar salah seorang warga, Dg.Bau, Senin, 4 September.

Warga Lae-lae menolak hal tersebut karena wilayah yang akan di reklamasi merupakan area tangkap Nelayan dan Perempuan Nelayan. Mereka juga menilai bahwa sejak awal proyek reklamasi tersebut, perencanaannya tidak pernah melibatkan partisipasi masyarakat, padahal mereka yang akan terdampak secara langsung dengan adanya reklamasi tersebut.

Dari sekitar 1.800 jumlah warga Lae-lae, terdapat kurang lebih 1.500 yang telah bertandatangan penolakan terkait rencana reklamasi tersebut. Dan berdasarkan keterangan resmi yang diterima Rakyat.News, angka tersebut masih akan terus bertambah seiring dengan penolakan yang semakin kuat.

“Ini adalah wujud sikap dari warga Pulau Lae Lae, yang bersama didampingi oleh Tim Kawal Pesisir, untuk menunjukkan sikap mereka menolak reklamasi,” kata Pendamping Kawal Pesisir, Hasbi.

Atas situasi tersebut di atas, Masyarakat Pulau Lae-Lae bersama Kawal Pesisir menuntut DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel untuk:
1. Menghentikan rencana proyek reklamasi di Pesisir Pulau Lae-Lae;
2. Merevisi aturan RTRW yg mengakomodir alokasi ruang untuk reklamasi.
3. Memenuhi dan melindungi hak-hak warga Pulau Lae-Lae yang Mempertahankan
ruang hidupnya.