RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (BPI Kemendes PDDT), Ivanovich Agusta menilai bahwa padat karya sangat penting, hal itu dapat dilihat sewaktu indonesia terkena pandemi covid 19.

Ia memamparkan, beberapa jenis padat karya yang dimaksud, antara lain kementrian Desa terdapat padat karya tunai desa, Kementrian PUPR ada padat karya infrastruktur berbasis masyarakat IDM, dan ada juga padat karya dari Kementrian Perhubungan.

“Hampir semua di Kementrian-kementrian di masa covid memiliki skema padat karya,” kutip, Ivanovich dalam Diskusi BPI Kemendesa, Senin (5/2/2024).

Dalam diskusi itu, Ivanovich mengaku hingga saat ini Kementrian Desa PDTT masih menjalankan padat karya tunai dengan mengalokasikan dana desa. Bahkan, padat karya infrastruktur berbasis masyarakat IDM pun masih berjalan.

Ia merinci, padat karya tunai desa di tahun 2023, terealisasi sebesar 1 triliyun dengan upah sebesar 9 miliyar yang di ikuti 700.000 orang.

“Itu peserta masih sedikit, yang sering di bicarakan minimal 50 % angaran untuk upah, kalau kita lihat disini upah padat karya itu aekitar 90 %. Karena jumlah pekerja di desa tidak memenuhi itu tidak memenuhi itu dan tidak di golongkan padat karya,” terang, Ivanovich.

Sebelumnya, di tahun 2022 terealiasi anggaran sekitar 1,1 Miliyar dengan upah 800.000, peserta mencapai 850.000. Apalagi, di tahun 2021, ketika masa pandemi covid 19 padat karya mengalami peningkatan hingga 2,8 juta. Dengan begitu, nampak terlihat penurunan dari tahun 2021 hingga tahun 2023.

Singkatnya, Ivanovich juga menyarankan jika masyarakat desa menilai inspektorat daerah ada yang tidak melaksankan padat karya agar menginformasikan ke Kementrian desa.

“Padahal, pemerintahan desa sedang melakukan padat karya,” tutupnya.