RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Sekjen Gerindra, Ahmad Muzani menganggap bahwa dugaan penggelembungan suara memang rawan terjadi. Ia mengatakan, Bawaslu pada berbagai tingkatan akan menindak setiap dugaan pelanggaran dalam tahapan pemilu.

“Ya isu tentang itu kan juga terjadi hampir di semua partai peserta pemilu. Semua saling menuduh, saling menyangkakan bahwa partai A, B, C, D, seterusnya melakukan tindakan penggelembungan,” kata Muzani di gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Kamis (7/3/2024), mengutip detikcom.

Muzani juga menyebut ada Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang akan menangani tindak pidana pemilu.

“Karena itu mekanisme dalam Undang-Undang Pemilu itu kan berjenjang, ada KPU selaku lembaga penyelenggara pemilu, ada Bawaslu. Dan setiap dugaan pelanggaran yang ada di bawah mestinya sudah ditemukan oleh Bawaslu di semua tingkatan. Jika itu pidana bisa dilaporkan ke Gakkumdu,” kata Muzani.

“Jika pelanggaran itu dilakukan oleh penyelenggara pemilu bisa dilaporkan ke DKPP. Jadi itu jenjang untuk melakukan kontrol terhadap penyalahgunaan sudah cukup ketat,” lanjutnya.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja menanggapi dugaan penggelembungan suara PSI yang ramai dibincangkan di media sosial. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan penelusuran terhadap laporan yang masuk.

“Kan saya memperhatikan betul ada media sosial yang di-send ke kami. Jadi langsung kita cek di teman-teman pengawas ada yang belum dijawab ada, kita tunggu ini,” kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta Pusat, Rabu (6/3/2024).

Bagja mengatakan pengecekan dugaan penggelembungan suara bukan hanya difokuskan pada PSI. Ia menegaskan bahwa penelusuran itu akan dilakukan ke semua pihak.

“Dan bukan hanya mohon maaf bukan satu partai ya, bukan hanya PSI tok gitu lo, tapi banyak hal yang lain yang kemudian kita harus cek lagi di lapangan,” ujar Bagja.