RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menyoroti kejadian dugaan selisih tagihan mitra kerja pengangkutan dan manifest dari UPTD PALD Kota Bekasi. Menurutnya, human eror jangan di jadikan sebuah alasan dalam argumentasi.

Trubus menilai human eror merupakan cerminan pelayanan publik, yang artinya ada masalah Sumber Daya Manusia (SDM) dalam UPTD PALD Kota Bekasi.

Alasan itulah, Trubus menganggap Pj Wali Kota Bekasi harus segara melakukan inspeksi mendadak (sidak) di UPTD PALD Kota Bekasi. Paling tidak, Pemerintah Kota Bekasi melakukan rotasi SDM di sana.

“Diganti yang lebih profesional, jadi gak ada lagi alasan human eror,” ucap Trubus kepada Rakyat News, Jumat (15/3/2024).

Trubus menilai kejadian human eror di UPTD PALD Kota Bekasi akan menurunkan image dan citra pelayanan publik di Pemerintahan Kota Bekasi.

Selepas itu semua, Trubus menduga terdapat unsur kesengajaan untuk menyalahkan sistem itu sendiri mengggunakan dalih human eror.

Untungnya, Trubus mengatakan mitra kerja dari UPTD PALD Kota Bekasi tersebut tertib dalam adminitstarsi. Karena, mempunyai bukti rincian secara konkrit.

“Andaikan saja, mitra kerjanya itu tidak punya data rincian tagihan itu, wah bisa babak belur (Mengalami kerugian finansial),” ujar dia.

Dengan kejadian ini, Trubus menduga terdapat indikasi manipulasi data tagihan terhadap mitra kerja di UPTD tersebut. Sehingga, masalah transparansi, akuntabilitas dipersoalkan di publik akan menimbulkan dugaan perilaku koruptif.

Sebelumnya, Mitra Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD) Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD) Kota Bekasi, Arniyanti Lestari menceritakan pernah terkejut atas kejadian selisih tagihan pengangkutan dan manifest dari UPTD PALD Kota Bekasi, Kamis (14/3/2024).

Waktu itu, Arniyanti mengaku melihat jumlah tagihannya dalam monitor komputer milik UPTD PALD tercatat sekisar seratus juta lebih. Padahal, data rincian tagihan sebenarnya hanya lima puluh dua Juta.