RAKYAT NEWS, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengikuti rapat perdana dengan Komisi II DPR RI. Dalam rapat tersebut, ia juga membahas tentang anggarannya yang terkena automatic adjustment atau diblokir oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Kebijakan automatic adjustment sendiri merupakan pencadangan belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang diblokir sementara pada Pagu Belanja K/L tahun anggaran 2023 sebesar 5% untuk menghadapi kondisi ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik.

Keterangannya, anggaran yang diblokir sebesar Rp 404, 31 miliar.

“Automatic adjustment Kementerian ATR/BPN sebesar Rp 404,31 miliar dengan sumber dana rupiah murni,” kata AHY, dalam Raker bersama Komisi II DPR RI, di Senayan, Jakarta Selatan, Senin (25/3/2024), dikutip dari detikfinance.

AHY menjelaskan, ketentuan ini berdasarkan pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor S-/1082/MK.02/2023 yang diedarkan pada 29 Desember 2023. Secara keseluruhan, total ada sebanyak Rp 50,14 triliun anggaran yang diblokir dari seluruh kementerian/lembaga (KL) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024.

Sementara secara keseluruhan, total pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk TA 2024 mencapai sekitar Rp 7,59 triliun. AHY mengatakan, pagu anggaran untuk program dukungan manajemen sebesar Rp 4,62 triliun.

Sedangkan untuk program pengelolaan dana pelayanan pertanahan sebesar Rp 2,86 triliun. Kemudian untuk program penyelenggaraan penataan ruang sebesar Rp 109 miliar.

“Jumlah total pagu anggaran TA 2024 mencapai sekitar Rp 7,589 triliun. Dari jumlah total itu, pagu belanja operasional Rp 3,794 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu belanja non operasional mencapai sekitar Rp 3,795 triliun,” paparnya.

Sebagai tambahan informasi, sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerapkan kebijakan automatic adjustment atau pencadangan belanja kementerian/lembaga (K/L) untuk diblokir sementara dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024.