RAKYAT.NEWS, JAKARTA – Berdasarkan laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), temuan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) pada putaran transaksi judi online periode Januari-Maret 2024 menyentuh angka Rp 100 triliun.

“Dari hasil pantauan kita, saya diskusi dengan sebagai teman, ini money laundering juga ini bukan judi online doang,” kata Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo), Budi Arie Setiadi saat rapat kerja dengan Komisi I DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/6/2024), mengutip detikNews.

“Intinya bukan sekadar judi online, karena ada berapa kasus dia dapat duit dari mana, (karena) menang judi. Soal judi online bukan apa Pak, ini soal ekonomi keluarga, ini menyangkut ekonomi keluarga masa depan kita sebagai bangsa karena rusak, ini dirusak oleh negara lain lagi,” ujar Budi.

Diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membentuk satgas untuk menekan jumlah transaksi judi online. Dalam tiga bulan pertama 2024, kata dia, ada transaksi judi online hampir Rp 100 triliun di Indonesia.

“Per kuartal pertama 2024 aja hampir Rp 100 triliun nilainya, memang meresahkan. Jadi satgas ini juga alat ukurnya adalah transaksi judi online sesuai data PPATK itu bisa menurun,” kata Budi, Rabu (22/5/2024).

Dalam jangka pendek, Budi mengatakan ada 3 tugas khusus dari Jokowi. Pertama adalah melakukan gebrakan pemberantasan judi online; kedua, memutus ekosistem judi online; dan ketiga, memberantas semua isi ekosistem judi online.

Budi melanjutkan, Satgas Pemberantasan Judi Online akan dipimpin oleh Menko Polhukam, Hadi Tjahjanto, lalu pihaknya sebagai Ketua Bidang Pencegahan, dan Kapolri Listyo Sigit sebagai Ketua Penindakan.