JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan para kader yang terbagung dalam Dewan Kolonel telah diberikan sanksi teguran oleh partai.

Baca Juga: PSM Makassar Raih Bonus Ratusan Juta dari Gubernur Sulsel

Hasto mengatakan sanksi tersebut diberikan karena Dewan Kolonel tidak sesuai dengan AD/ART PDIP.

“Ya, kan kita sudah berikan sanksi. Dewan Kolonel tidak dikenal dalam AD/ART partainya, sehingga harus ditegakkan disiplin partai,” kata Hasto dilansir dari CNNIndonesia.com.

Meski demikian, Hasto tidak memaparkan lebih rinci teguran tersebut.

“Saya tak ingat persis, tapi acara yang dilakukan kaderisasi DPC Tangerang Selatan, saat itu Bu Ketum (Megawati Soekarnoputri) menegaskan disiplin partai harus ditegakkan dan itu tidak pandang bulu,” kata dia.

Hasto menegaskan bahwa PDIP memiliki disiplin untuk patuh pada arahan Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri, khususnya soal keputusan capres dan cawapres. Ia berharap para kader tidak tergesa-gesa.

“Jadi semua tegak lurus disiplin, tidak hanya Dewan Kolonel. Pak FX Rudy (Hadi Rudyatmo) dari Solo pun ketika nyatakan dukungan capres itu kewenangan dari ketum, sehingga partai tegakan disiplin partai, kepada semua pihak tanpa kecuali,” ucapnya.

Diberitakan, beberapa waktu lalu sempat ramai soal kehadiran Dewan Kolonel yang bertujuan mendukung Puan sebagai capres 2024. Dewan Kolonel ini dibentuk sejumlah elite PDIP di DPR.

Setelah itu, muncul kelompok Dewan Kopral yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai kandidat capres. Diketahui, Ganjar dan Puan yang merupakan kader PDIP terlihat bersaing ketat menuju 2024.

Nama keduanya kerap masuk dalam berbagai survei nasional. Namun, elektabilitas Ganjar selalu berada di puncak survei.

PDIP hingga saat ini belum mengumumkan soal capres pilihan mereka. Keputusan soal capres disebutkan merupakan kewenangan Megawati.